HALBAR — Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat resmi memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 25/KPTS/1/2026 tentang Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di wilayah Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara.
Perpanjangan status tanggap darurat ini merupakan hasil kesepakatan Rapat Pos Komando Tanggap Darurat yang digelar pada Minggu, 11 Januari 2026, pukul 15.00 WIT. Status tanggap darurat diperpanjang selama 14 hari, terhitung mulai 14 Januari hingga 27 Januari 2026.
“Perpanjangan status tanggap darurat ini dilakukan karena kondisi di lapangan masih membutuhkan penanganan cepat dan terkoordinasi. Banyak rumah warga yang masih tertimbun material banjir dan longsor, serta akses jalan antarwilayah yang rusak parah dan belum dapat dilalui,” ujar Iksan R.A. Arsyad, Tim Komunikasi Publik Pemprov Maluku Utara pada Penanganan Bencana Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara.
Ia menjelaskan, sejumlah wilayah yang ditetapkan dalam Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor meliputi Kecamatan Sahu, Ibu Selatan, Ibu, Tabaru, Loloda dan Loloda Tengah, dengan total puluhan desa terdampak banjir dan tanah longsor.
Menurut Iksan, upaya penanganan terus dilakukan secara terpadu melalui gotong royong antara TNI, Polri, BPBD, Satpol PP, Damkar, dan masyarakat setempat. Kegiatan difokuskan pada pembersihan rumah-rumah warga terdampak agar masyarakat dapat segera kembali ke rumah masing-masing dari pos pengungsian.
“Di Kecamatan Loloda, pembersihan dilakukan di rumah warga dan fasilitas ibadah, termasuk gereja di Desa Soasio. Selain itu, dapur umum di Desa Kedi sudah mulai beroperasi dan melayani warga terdampak, dengan pembagian makanan yang dilakukan oleh TNI bersama masyarakat sekitar,” jelasnya.
Terkait distribusi bantuan, Iksan menyampaikan bahwa logistik berupa beras, mie instan, telur, ikan sarden, minyak goreng dan air mineral telah disalurkan ke wilayah terdampak, khususnya ke Desa Kedi, Kecamatan Loloda, yang menjadi lokasi pengungsian warga Desa Totala Jaya.
“Karena sejumlah akses darat terputus dan tertimbun material longsor, distribusi logistik dilakukan melalui jalur laut menggunakan perahu nelayan jenis fiber,” katanya.
Ia menambahkan, Wakil Bupati Halmahera Barat juga telah turun langsung meninjau lokasi pengungsian di Desa Kedi untuk memastikan kebutuhan logistik, pakaian serta konsumsi masyarakat terdampak dapat terpenuhi secara merata.
Selain penanganan fisik dan logistik, layanan kesehatan juga menjadi perhatian. Menurut Iksan, Bhayangkari Polda Maluku Utara bersama Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Malut telah melaksanakan bakti kesehatan di posko pengungsian Desa Tongute Ternate, Kecamatan Ibu.
“Layanan kesehatan ini diberikan untuk memastikan kondisi kesehatan masyarakat terdampak tetap terjaga selama berada di pengungsian,” ujarnya.
Ia menegaskan, hingga saat ini bantuan dari berbagai instansi dan elemen masyarakat terus berdatangan. “Kami berharap bantuan logistik dan peralatan rumah tangga ini dapat mencukupi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat hingga pascabencana banjir dan tanah longsor,” pungkas Iksan.
