HALBAR — Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Marsda TNI Joko Sugeng Sriyanto, meninjau langsung lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Minggu (18/1/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Pangkogabwilhan III didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Julius Marau. Selain meninjau lokasi terdampak, rombongan juga mengunjungi posko pengungsian dan menyerahkan bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat korban bencana.
Marsda TNI Joko Sugeng Sriyanto menyampaikan bahwa kehadiran Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III bertujuan memastikan kondisi masyarakat pascabencana serta melihat langsung penanganan yang telah dilakukan di lapangan.
“Kehadiran kami di Kecamatan Ibu ini untuk memastikan kondisi masyarakat yang terdampak banjir dan longsor beberapa waktu lalu, sekaligus memastikan penanganan bencana berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, terdapat tiga kecamatan terdampak yang menjadi fokus perhatian, sehingga perlu koordinasi lintas sektor agar penanganan dapat dilakukan secara optimal.
“Ada tiga kecamatan yang ingin kami pastikan kondisi masyarakatnya serta bagaimana penanganan bencana berjalan. Jika masih ada hal yang perlu dikoordinasikan, akan segera kami lakukan agar penanganannya lebih baik,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pangkogabwilhan III juga menyerahkan bantuan berupa bahan kebutuhan pokok seperti beras, mi instan, minyak goreng, dan kebutuhan lainnya melalui posko induk. Selain itu, bantuan kesehatan sebelumnya juga telah disalurkan oleh satuan kewilayahan di Maluku Utara.
Ia turut memberikan pesan kepada masyarakat agar tetap sabar, kuat, dan semangat selama berada di pengungsian, serta mematuhi aturan dan petunjuk petugas demi kelancaran pengelolaan pengungsian.
Sementara itu, Sekda Halmahera Barat, Julius Marau, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat telah memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor hingga 27 Januari 2026.
“Melalui koordinasi yang dilakukan pada 11 Januari dan diperpanjang pada 14 Januari 2026, pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat sampai 27 Januari 2026,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah bersama Satgas TNI dan Polri terus melakukan upaya pemulihan dan pembersihan rumah-rumah warga terdampak. Warga yang rumahnya telah dibersihkan dan dipulihkan diharapkan dapat kembali menempati rumah masing-masing.
Selain itu, distribusi logistik ke desa-desa terdampak juga terus dilakukan. Bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat dan belum dapat dibenahi, pemerintah menyiapkan lokasi pengungsian terpusat dan akan terus memberikan pelayanan hingga kondisi benar-benar pulih.
Sementara itu, Komandan Posko Tanggap Darurat yang juga Dandim 1051/Ternate menyampaikan bahwa bantuan logistik hingga saat ini masih terus berdatangan dari berbagai elemen dan instansi.
“Bantuan masih terus datang. Harapannya, setelah masa tanggap darurat berakhir dan kondisi mulai pulih, stok logistik ini masih dapat dimanfaatkan karena aktivitas ekonomi warga belum sepenuhnya normal,” pungkasnya.
