Pabrik Es Milik Pemda Dikuasai Pihak Luar, Nelayan Lokal Kesulitan Dapat Es

- Jurnalis

Selasa, 27 Mei 2025 - 07:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banyak coolbox yang kosong karena tidak ada es yang digunakan untuk mengawetkan ikan hasil tangkap nelayan di Morotai.

Banyak coolbox yang kosong karena tidak ada es yang digunakan untuk mengawetkan ikan hasil tangkap nelayan di Morotai.

MARASAI.iD – Pabrik es yang terletak di kawasan Desa Daruba Pante, Kecamatan Morotai Selatan, kini tak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.

Pabrik yang awalnya dibangun untuk melayani kebutuhan es para nelayan dan pedagang ikan lokal, justru kini dikeluhkan karena diduga dikuasai oleh pengusaha dari luar daerah.

Informasi yang diterima redaksi menyebutkan, pengelola pabrik es saat ini tak lagi menjual es secara umum. Sebaliknya, pabrik tersebut diduga bekerja sama dengan pihak luar, menjadikan area pabrik sebagai tempat penampungan ikan, sehingga ketersediaan es untuk masyarakat selalu kosong.

Baca Juga :  BKD Malut Umumkan Hasil Seleksi PPPK Tahap II Tenaga Teknis: 299 Peserta Dinyatakan Lulus

“Setiap kali beli es, alasannya kosong. Padahal mereka sedang produksi, bahkan melakukan pengepakan ikan di lokasi pabrik. Ini pabrik pemerintah, bukan milik pribadi,” keluh salah satu pembeli yang enggan disebut namanya.

Ironisnya, harga es yang sebelumnya Rp750 per kilogram kini melonjak menjadi Rp1.000 per kilogram. Tak hanya itu, sistem penjualan yang dulu menggunakan timbangan kini diganti dengan sistem box, yang dinilai merugikan pembeli.

Sejumlah nelayan mengaku kecewa karena pabrik es yang dulu sangat membantu aktivitas mereka, kini justru menjadi lahan bisnis eksklusif yang tak lagi berpihak kepada masyarakat.

Baca Juga :  Pemkot Tidore Koordinasi dengan Pemprov Malut Terkait Peralihan Aset

Kondisi ini menimbulkan sorotan terhadap kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pulau Morotai. Banyak yang menilai DKP lemah dalam pengawasan, bahkan diduga tidak mengetahui kondisi terbaru pabrik es yang merupakan aset hibah dari Pemerintah Jepang tersebut.

Karena itu, masyarakat mendesak Kepala DKP Pulau Morotai untuk segera mengambil langkah tegas.

Salah satu solusi yang diusulkan adalah menarik kembali pengelolaan aset dan menyerahkannya kepada koperasi aktif di wilayah Morotai Selatan, atau dikelola langsung oleh DKP agar pelayanan menjadi lebih merata dan adil.

Berita Terkait

Wagub Malut Tinjau Lokasi Banjir di Halut, Pastikan Penanganan dan Kebutuhan Warga Terpenuhi
Status Tanggap Darurat Banjir dan Longsor di Halbar Diperpanjang, Penanganan Terus Dipercepat
Pemprov Malut Intensifkan Penanganan Banjir dan Longsor di Halbar–Halut, Bantuan dan Layanan Kesehatan Terus Disalurkan
PJU Banyak Mati di Tidore Timur, Plt Ketua KNPI: Jangan Tunggu Korban Baru Bergerak
Kasus Korupsi Proyek “Welcome to Halbar” Seret Nama Mantan Calon Wali Kota Ternate hingga Mantan Suami Artis
Tim Patroli Gabungan Temukan Kayu Ilegal di Halmahera Timur
Gaji 2 Bulan Belum Dibayar, 570 Pegawai PPPK Dikbud Malut Ancam Mogok Kerja
Ratusan PPPK Dikbud Malut Belum Terima Gaji Dua Bulan, Kinerja Bendahara Dipertanyakan
Berita ini 159 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 17 Januari 2026 - 04:50 WIB

Wagub Malut Tinjau Lokasi Banjir di Halut, Pastikan Penanganan dan Kebutuhan Warga Terpenuhi

Kamis, 15 Januari 2026 - 18:59 WIB

Status Tanggap Darurat Banjir dan Longsor di Halbar Diperpanjang, Penanganan Terus Dipercepat

Rabu, 14 Januari 2026 - 19:04 WIB

Pemprov Malut Intensifkan Penanganan Banjir dan Longsor di Halbar–Halut, Bantuan dan Layanan Kesehatan Terus Disalurkan

Selasa, 6 Januari 2026 - 13:38 WIB

PJU Banyak Mati di Tidore Timur, Plt Ketua KNPI: Jangan Tunggu Korban Baru Bergerak

Selasa, 28 Oktober 2025 - 18:59 WIB

Kasus Korupsi Proyek “Welcome to Halbar” Seret Nama Mantan Calon Wali Kota Ternate hingga Mantan Suami Artis

Selasa, 21 Oktober 2025 - 13:53 WIB

Tim Patroli Gabungan Temukan Kayu Ilegal di Halmahera Timur

Selasa, 14 Oktober 2025 - 12:40 WIB

Gaji 2 Bulan Belum Dibayar, 570 Pegawai PPPK Dikbud Malut Ancam Mogok Kerja

Kamis, 9 Oktober 2025 - 20:23 WIB

Ratusan PPPK Dikbud Malut Belum Terima Gaji Dua Bulan, Kinerja Bendahara Dipertanyakan

Berita Terbaru

Rapat panitia Mubes FIP yang berlangsung di Kafe Pathra Space, Desa Galala, Jumat (16/1/2026).

SOFIFI

Mubes IKA FIP Unibrah Digelar 31 Januari 2026

Jumat, 16 Jan 2026 - 21:48 WIB

Kegiatan easy run perdana oleh komunitas Sofifi Runners di seputaran jalan 40 Sofifi. (Foto: Ijal Shuttercom/Discover Sofifi)

GOR

Sofifi Runners Resmi Terbentuk, Perdana Gelar Easy Run

Jumat, 16 Jan 2026 - 21:28 WIB