Pabrik Es Milik Pemda Dikuasai Pihak Luar, Nelayan Lokal Kesulitan Dapat Es

- Jurnalis

Selasa, 27 Mei 2025 - 07:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banyak coolbox yang kosong karena tidak ada es yang digunakan untuk mengawetkan ikan hasil tangkap nelayan di Morotai.

Banyak coolbox yang kosong karena tidak ada es yang digunakan untuk mengawetkan ikan hasil tangkap nelayan di Morotai.

MARASAI.iD – Pabrik es yang terletak di kawasan Desa Daruba Pante, Kecamatan Morotai Selatan, kini tak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.

Pabrik yang awalnya dibangun untuk melayani kebutuhan es para nelayan dan pedagang ikan lokal, justru kini dikeluhkan karena diduga dikuasai oleh pengusaha dari luar daerah.

Informasi yang diterima redaksi menyebutkan, pengelola pabrik es saat ini tak lagi menjual es secara umum. Sebaliknya, pabrik tersebut diduga bekerja sama dengan pihak luar, menjadikan area pabrik sebagai tempat penampungan ikan, sehingga ketersediaan es untuk masyarakat selalu kosong.

Baca Juga :  Ceria Club Resmi Dibuka, Ajak Warga Kepulauan Sula Hidup Sehat Lewat Zumba dan Dance Party

“Setiap kali beli es, alasannya kosong. Padahal mereka sedang produksi, bahkan melakukan pengepakan ikan di lokasi pabrik. Ini pabrik pemerintah, bukan milik pribadi,” keluh salah satu pembeli yang enggan disebut namanya.

Ironisnya, harga es yang sebelumnya Rp750 per kilogram kini melonjak menjadi Rp1.000 per kilogram. Tak hanya itu, sistem penjualan yang dulu menggunakan timbangan kini diganti dengan sistem box, yang dinilai merugikan pembeli.

Sejumlah nelayan mengaku kecewa karena pabrik es yang dulu sangat membantu aktivitas mereka, kini justru menjadi lahan bisnis eksklusif yang tak lagi berpihak kepada masyarakat.

Baca Juga :  Seorang Jemaah Haji Asal Pulau Morotai Wafat di Tanah Suci

Kondisi ini menimbulkan sorotan terhadap kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pulau Morotai. Banyak yang menilai DKP lemah dalam pengawasan, bahkan diduga tidak mengetahui kondisi terbaru pabrik es yang merupakan aset hibah dari Pemerintah Jepang tersebut.

Karena itu, masyarakat mendesak Kepala DKP Pulau Morotai untuk segera mengambil langkah tegas.

Salah satu solusi yang diusulkan adalah menarik kembali pengelolaan aset dan menyerahkannya kepada koperasi aktif di wilayah Morotai Selatan, atau dikelola langsung oleh DKP agar pelayanan menjadi lebih merata dan adil.

Berita Terkait

Beasiswa Maluku Utara Bangkit 2026: Sekda Percepat Penyaluran, Kampus Soroti Mekanisme Pencairan
HUT ke-27 Sofifi: Hiburan, Komunikasi Publik, dan Makna Perayaan bagi Masyarakat
FSPIM KPBI Gelar Aksi di PT IWIP, Soroti Dugaan Union Busting dan Perselisihan Upah
Dampak Kemarau, Pemda Halbar Salurkan Air Bersih ke 14 Desa Terdampak
Sherly Tjoanda: 360 Ribu Pekerja Maluku Utara Belum Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan
FTJ Dodinga dan Wallace: Sejarah Halmahera yang Mengubah Peta Ilmu Pengetahuan Dunia
GMNI Malut Minta Kritik atas Pelayanan RSUD Jailolo Disikapi dengan Evaluasi, Bukan Kriminalisasi
Dana dari Pusat Belum Turun, Pemkot Tidore Kesulitan Bayar Gaji 13 ASN
Berita ini 219 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 14 Oktober 2026 - 13:33 WIB

Beasiswa Maluku Utara Bangkit 2026: Sekda Percepat Penyaluran, Kampus Soroti Mekanisme Pencairan

Minggu, 11 Oktober 2026 - 19:29 WIB

HUT ke-27 Sofifi: Hiburan, Komunikasi Publik, dan Makna Perayaan bagi Masyarakat

Senin, 21 September 2026 - 11:11 WIB

FSPIM KPBI Gelar Aksi di PT IWIP, Soroti Dugaan Union Busting dan Perselisihan Upah

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 07:53 WIB

Dampak Kemarau, Pemda Halbar Salurkan Air Bersih ke 14 Desa Terdampak

Selasa, 28 Juli 2026 - 16:53 WIB

Sherly Tjoanda: 360 Ribu Pekerja Maluku Utara Belum Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Kamis, 18 Juni 2026 - 17:51 WIB

FTJ Dodinga dan Wallace: Sejarah Halmahera yang Mengubah Peta Ilmu Pengetahuan Dunia

Sabtu, 13 Juni 2026 - 22:07 WIB

GMNI Malut Minta Kritik atas Pelayanan RSUD Jailolo Disikapi dengan Evaluasi, Bukan Kriminalisasi

Senin, 25 Mei 2026 - 09:52 WIB

Dana dari Pusat Belum Turun, Pemkot Tidore Kesulitan Bayar Gaji 13 ASN

Berita Terbaru