SANANA – Kinerja Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Setda Kabupaten Kepulauan Sula, Idham Umamit, tengah menjadi sorotan publik. Sejumlah persoalan mencuat, mulai dari pemberhentian Imam dan pengurus Masjid Al-Istiqomah Sanana, pembangunan masjid yang mangkrak, hingga kegagalan peserta Seleksi Tilawatil Quran (STQ) pada tingkat Provinsi.
Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya menilai, Kabag Kesra gagal menerjemahkan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati, Hj. Fifian Adeningsi Mus dan Hi. M. Saleh Marasabessy (FAM-SAH), terutama dalam misi “bahagia di bidang agama”.
“Event STQ tingkat kabupaten saja seperti kegiatan tingkat RT. Peserta yang dikirim ke tingkat provinsi tidak satupun yang meraih juara. Ini bukti bahwa pembinaan tidak jalan dan Kesra jalan di tempat,” katanya, Senin (30/6/2025).
Ia juga menyayangkan lemahnya desain dan pelaksanaan STQ tingkat kabupaten yang dinilainya kurang mampu menggugah partisipasi masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan yang tampak sekadar rutinitas serapan anggaran tanpa pembinaan sejak dini justru membuat capaian kian menurun.
“Seharusnya pembinaan dimulai dari sekolah-sekolah, dari tingkat kecamatan, lalu disaring ke kabupaten. Tapi selama ini terkesan menunggu surat masuk baru tergopoh-gopoh bikin kegiatan. Padahal Bupati dan Wakil Bupati punya komitmen kuat di bidang keagamaan,” tegasnya.
Terpisah, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kepulauan Sula, Hi. Abd Rahman Kharie, turut menyoroti kinerja Kabag Kesra yang dinilainya belakangan berjalan tanpa koordinasi yang baik.
“Awalnya saya nilai bagus, tapi makin ke sini, banyak keputusan yang diambil sepihak, seperti pemberhentian Imam dan pengurus masjid tanpa musyawarah. Ini tidak sehat dalam pengelolaan urusan umat,” ujar Kharie di kediamannya, Desa Waihama.
Ia juga mengungkap bahwa MUI dan Kementerian Agama tidak pernah dilibatkan dalam penyelenggaraan STQ maupun MTQ. Bahkan dirinya tidak mengetahui jumlah peserta STQ yang dikirim ke Provinsi.
“Koordinasi Kabag Kesra dengan Kemenag juga bermasalah. MUI seharusnya dilibatkan sebagai mitra strategis di kegiatan keagamaan, tapi kenyataannya selama ini kami hanya jadi penonton,” jelasnya.
Kharie berharap, pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh agar arah kebijakan di bidang keagamaan kembali selaras dengan visi-misi kepemimpinan FAM-SAH.
“Kalau visi-misi bidang agama bisa direalisasikan dengan baik, dampaknya luar biasa bagi masyarakat. Tapi kalau pelaksananya tidak paham arah kebijakan, maka niat baik pimpinan pun sulit terwujud,” pungkasnya.
