SOFIFI – Dugaan praktik mafia BBM, persoalan tambang bermasalah, hingga buruknya pengelolaan sejumlah sektor pelayanan publik menjadi sorotan dalam aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Bumi Hijrah (UNIBRAH) Tidore di Bundaran Sofifi, Rabu (17/6/2026). Massa menilai pemerintah terlalu lamban merespons berbagai persoalan yang terus dikeluhkan masyarakat Maluku Utara.
Dalam demonstrasi itu, mahasiswa menilai pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, belum menunjukkan langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat. Kondisi tersebut, menurut mereka, berbanding terbalik dengan janji kesejahteraan yang selama ini digaungkan pemerintah.
Koordinator Lapangan (Korlap), Abdullah “Lukas” Palias, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap realitas yang terjadi di tengah masyarakat. Ia menyebut berbagai kebijakan yang ada saat ini belum mampu menjawab kebutuhan rakyat, terutama terkait stabilitas ekonomi dan pelayanan publik.
“Masyarakat semakin tertekan oleh kondisi ekonomi, sementara berbagai persoalan yang menjadi keluhan publik seolah dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah harus hadir dan segera mengambil langkah nyata, bukan hanya sebatas mendengar tanpa tindak lanjut,” tegas Abdullah kepada awak media.
Salah satu isu utama yang disuarakan massa adalah tuntutan penurunan harga BBM non-subsidi yang dinilai turut memicu kenaikan biaya hidup masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga menyoroti dugaan praktik mafia BBM yang selama ini dianggap menjadi salah satu penyebab buruknya tata kelola distribusi bahan bakar di Maluku Utara.
Tak hanya soal BBM, massa aksi juga mengangkat sejumlah persoalan strategis lainnya, mulai dari infrastruktur jalan, pengelolaan lingkungan, revisi regulasi, hingga kesejahteraan tenaga honorer. Mereka menilai berbagai persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius dan tidak boleh terus diabaikan.
Adapun sepuluh tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut meliputi:
- Menangkap dan mengadili mafia BBM yang diduga beroperasi di Maluku Utara.
- Membentuk tim investigasi independen untuk mengawasi distribusi BBM di seluruh SPBU.
- Mengevaluasi kebijakan pemerintah pusat yang dinilai belum berpihak kepada kepentingan rakyat.
- Memprioritaskan perbaikan ruas Jalan Payahe–Dehepodo dibanding proyek Jalan Trans Kie Raha.
- Mengevaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup terkait pengelolaan TPS dan TPA.
- Mendesak pemerintah dan DPR melakukan peninjauan ulang terhadap UU Polri.
- Mencabut izin perusahaan tambang yang bermasalah dan merugikan masyarakat.
- Menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di Maluku Utara.
- Mengevaluasi tata kelola serta penggunaan anggaran yang berkaitan dengan distribusi BBM.
- Menaikkan gaji tenaga honorer yang hingga kini dinilai belum sebanding dengan beban kerja mereka.
Aksi berlangsung dengan aman dan tertib. Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal seluruh tuntutan tersebut hingga mendapat respons dan tindak lanjut yang jelas dari pemerintah.
