TERNATE – Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Maluku Utara, Sri Haryanti Hatary, resmi membuka Forum Kepala Bappeda se-Provinsi Maluku Utara tahun 2026 dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan tahun 2026 dan 2027.
Dalam sambutannya, Sri Haryanti menegaskan bahwa forum tersebut bukan sekadar agenda rutin tahunan, tetapi menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan konsolidasi perencanaan pembangunan daerah agar lebih terarah dan berdampak bagi masyarakat.
Ia menyebutkan, Maluku Utara saat ini berada pada fase pembangunan yang penuh tantangan sekaligus peluang. Berdasarkan data Triwulan I tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 19,64 persen yang didorong sektor pertambangan dan industri pengolahan.
Meski demikian, menurutnya, pertumbuhan ekonomi tinggi tersebut belum sepenuhnya inklusif dan merata. Pasalnya, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar seperti kemiskinan, kesenjangan antarwilayah, kualitas sumber daya manusia, hingga ketergantungan terhadap sektor tertentu.
“Karena itu arah pembangunan ke depan harus fokus pada transformasi ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pemerataan manfaat,” ujarnya.
Sri Haryanti juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan berbasis data yang valid dan terintegrasi. Menurutnya, perencanaan pembangunan harus berbasis data by name by address agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.
Selain itu, reformasi kualitas belanja daerah juga menjadi perhatian utama, dengan mendorong APBD yang lebih produktif melalui penguatan belanja modal, efisiensi belanja operasional, serta fokus pada program prioritas.
Ia turut mengingatkan pentingnya penguatan indikator makro daerah, seperti penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengangguran terbuka, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga pengurangan ketimpangan wilayah.
Dalam forum tersebut, Sri Haryanti juga menyinggung arahan Presiden Republik Indonesia terkait fokus pembangunan nasional, di antaranya pembangunan sekolah unggulan, revitalisasi sarana pendidikan, listrik pedesaan, percepatan pembangunan wilayah 3T, program 3 juta rumah, hilirisasi dan industrialisasi, hingga swasembada air.
Menurutnya, Maluku Utara memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda hilirisasi nasional karena potensi besar sektor pertambangan dan industri pengolahan yang dimiliki daerah.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa hilirisasi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan UMKM, dan penguatan ekonomi masyarakat.
“Bappeda harus mampu menjadi arsitek pembangunan yang dapat menerjemahkan direktif Presiden menjadi program konkret, terukur, dan berdampak,” katanya.
Lebih lanjut, ia meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota menyelaraskan dokumen RKPD dengan Program Aksi Gubernur Maluku Utara, menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, serta memperkuat kerja sama antarwilayah agar pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan tertentu.
Sri Haryanti juga menyoroti sejumlah isu strategis daerah, seperti penghapusan kemiskinan ekstrem, hilirisasi sumber daya alam yang tetap memperhatikan lingkungan dan tenaga kerja lokal, serta penguatan ketahanan wilayah kepulauan melalui konektivitas dan akses layanan dasar.
Di akhir sambutannya, ia berharap forum tersebut mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas, fokus, adaptif, dan responsif terhadap perubahan.
“Kita jadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen, menyatukan langkah, dan menghasilkan perencanaan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta tantangan masa depan,” tandasnya.
