SOFIFI – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 DPRD Provinsi Maluku Utara yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Kamis (6/8).
Penyampaian dokumen tersebut menjadi tahapan awal dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, sebelum dibahas bersama DPRD untuk memperoleh kesepakatan.
Dalam pengantarnya, Ketua DPRD Maluku Utara, Iqbal, menjelaskan bahwa penyusunan KUA dan PPAS merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Menurutnya, dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2027 dengan mengacu pada berbagai dokumen perencanaan pembangunan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), hingga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara.
Dalam pidatonya, Gubernur Sherly menjelaskan bahwa rancangan kebijakan anggaran tahun 2027 dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan daerah melalui pengelolaan fiskal yang lebih terarah, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan.
“Secara spesifik, Rancangan KUA-PPAS Tahun 2027 menggambarkan bahwa pendapatan daerah diestimasi mencapai lebih dari Rp3,4 triliun atau meningkat sekitar 22 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan meningkat 5,5 persen menjadi Rp1,8 triliun, sementara belanja daerah direncanakan sekitar Rp3,9 triliun dengan proyeksi defisit sekitar Rp500 miliar,” ujar Sherly.
Ia menegaskan, kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah daerah, terutama pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan layanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Salah satu program strategis yang kembali menjadi perhatian pemerintah adalah pembangunan Jalan Trans-Kie Raha. Menurut Gubernur, proyek tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pembangunan Trans-Kie Raha merupakan bagian dari strategi besar Pemerintah Provinsi untuk memperkuat posisi Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara,” katanya.
Sherly menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya bertujuan memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang, tetapi juga diharapkan mampu membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah.
Mengakhiri pidatonya, Gubernur secara resmi menyerahkan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Provinsi Maluku Utara untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Saya serahkan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2027 agar dapat dikaji, dibahas, dan disepakati untuk selanjutnya menjadi dokumen dan acuan kita bersama,” ujar Sherly.
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dokumen Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada pimpinan DPRD sebagai dasar pembahasan bersama menuju penetapan APBD Tahun Anggaran 2027.
Melalui pembahasan tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap arah kebijakan anggaran tahun depan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat fondasi ekonomi daerah secara berkelanjutan.
