SOFIFI — Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, merespons tuntutan terkait kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi dengan menggelar rapat terbatas bersama Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas ESDM, serta Kerukunan Sopir Lintas (KSL) Maluku Utara, Rabu (12/8/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Gubernur tersebut membahas persoalan ketersediaan dan penyaluran BBM bersubsidi jenis biosolar yang dikeluhkan para sopir lintas, terutama yang melayani transportasi penumpang dan barang di daratan Halmahera.
Sarbin menegaskan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menempatkan persoalan BBM bersubsidi sebagai perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan kelancaran transportasi antardaerah.
“Ini menyangkut kebutuhan masyarakat luas, khususnya sektor transportasi umum yang menjadi penunjang aktivitas masyarakat di wilayah Halmahera,” kata Sarbin.
Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) turut berperan optimal dalam melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi jenis biosolar.
Langkah pengawasan dinilai penting untuk memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang berhak serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam proses distribusi.
Salah satu perwakilan Organda yang hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan dukungannya terhadap pelibatan organisasi tersebut dalam pengawasan penyaluran biosolar.
“Biosolar ditujukan untuk para sopir lintas angkutan barang, jadi itu sudah tepat,” ungkapnya.
Persoalan ini mencuat setelah para sopir lintas mengeluhkan dugaan permainan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis biosolar yang berdampak terhadap kenaikan harga di lapangan.
Harga biosolar yang seharusnya berada di kisaran Rp6.800 per liter disebut melonjak hingga Rp17.000 per liter. Kondisi tersebut dinilai membebani para sopir lintas yang selama ini menjadi bagian penting dalam mobilitas penumpang dan distribusi barang di wilayah daratan Halmahera.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Sarbin menyatakan akan melakukan koordinasi teknis dengan pihak Pertamina dan Pertamina Patra Niaga untuk membahas kuota atau SBU BBM bersubsidi jenis biosolar.
Pemprov Maluku Utara menilai kepastian pasokan dan ketepatan penyaluran BBM bersubsidi merupakan faktor penting dalam menjaga kelancaran transportasi, rantai pasok logistik, aktivitas ekonomi, serta konektivitas antarwilayah di Halmahera.
Pemerintah berharap langkah koordinasi dan pengawasan yang diperkuat dapat memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi para sopir lintas sekaligus memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai peruntukannya.
