Gelorakan Aspirasi Pemekaran, Sofifi Siap Bahas DOB di Musyawarah Akbar

- Jurnalis

Sabtu, 24 Mei 2025 - 21:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MARASAI.iD – Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik di ibu kota Provinsi Maluku Utara kian menguat. Pada Senin, 2 Juni 2025, akan digelar Musyawarah Akbar Rencana Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Sofifi di Aula Nuku, Kantor Gubernur Maluku Utara.

Agenda ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan terbatas sejumlah tokoh pemuda dan tokoh masyarakat Sofifi yang berlangsung di Mimacha Caffe, Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, pada Sabtu (24/5/2024).

Tokoh pemuda sekaligus inisiator pertemuan, Imam Halil, menyebutkan bahwa musyawarah ini akan dirangkai dengan diskusi bertema “Sofifi Kota Metropolitan”. Kegiatan tersebut akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari tokoh adat, akademisi, tokoh pemuda, perwakilan legislatif dan eksekutif, hingga para pemangku kepentingan dari berbagai wilayah di Maluku Utara.

Baca Juga :  279 Kuota Formasi CPNS 2024 di Maluku Utara Tak Terisi

“Musyawarah ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam mempercepat pemekaran Sofifi menjadi daerah otonom baru yang mandiri, sebagaimana semangat yang tercantum dalam UU Nomor 46 Tahun 1999,” kata Imam.

Sebagai bentuk dukungan terhadap rencana pemekaran, sebanyak 11 anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Oba dipastikan hadir dalam musyawarah tersebut. Imam menyebut, kehadiran mereka mencerminkan kuatnya aspirasi masyarakat Oba dan sekitarnya untuk mendorong terbentuknya Kota Sofifi sebagai entitas otonom tersendiri.

Baca Juga :  PC IMM dan DPRD Kepulauan Sula Dorong Pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Ia menegaskan, aspirasi pemekaran Sofifi telah lama berkembang sejak kota ini ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara. Namun hingga kini, status administratifnya masih berada di bawah wilayah Kota Tidore Kepulauan.

“Musyawarah ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan dan sinergi antar semua pihak untuk mendorong percepatan realisasi Kota Sofifi sebagai DOB. Pembahasannya akan mencakup aspek administratif, yuridis, sosial, dan ekonomi sesuai ketentuan perundang-undangan,” tutupnya.

Berita Terkait

Pangkogabwilhan III Tinjau Lokasi Banjir dan Longsor di Halbar, Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak
Wagub Malut Tinjau Lokasi Banjir di Halut, Pastikan Penanganan dan Kebutuhan Warga Terpenuhi
Status Tanggap Darurat Banjir dan Longsor di Halbar Diperpanjang, Penanganan Terus Dipercepat
Pemprov Malut Intensifkan Penanganan Banjir dan Longsor di Halbar–Halut, Bantuan dan Layanan Kesehatan Terus Disalurkan
PJU Banyak Mati di Tidore Timur, Plt Ketua KNPI: Jangan Tunggu Korban Baru Bergerak
Kasus Korupsi Proyek “Welcome to Halbar” Seret Nama Mantan Calon Wali Kota Ternate hingga Mantan Suami Artis
Tim Patroli Gabungan Temukan Kayu Ilegal di Halmahera Timur
Gaji 2 Bulan Belum Dibayar, 570 Pegawai PPPK Dikbud Malut Ancam Mogok Kerja
Berita ini 173 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 19 Januari 2026 - 06:54 WIB

Pangkogabwilhan III Tinjau Lokasi Banjir dan Longsor di Halbar, Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak

Sabtu, 17 Januari 2026 - 04:50 WIB

Wagub Malut Tinjau Lokasi Banjir di Halut, Pastikan Penanganan dan Kebutuhan Warga Terpenuhi

Kamis, 15 Januari 2026 - 18:59 WIB

Status Tanggap Darurat Banjir dan Longsor di Halbar Diperpanjang, Penanganan Terus Dipercepat

Rabu, 14 Januari 2026 - 19:04 WIB

Pemprov Malut Intensifkan Penanganan Banjir dan Longsor di Halbar–Halut, Bantuan dan Layanan Kesehatan Terus Disalurkan

Selasa, 6 Januari 2026 - 13:38 WIB

PJU Banyak Mati di Tidore Timur, Plt Ketua KNPI: Jangan Tunggu Korban Baru Bergerak

Selasa, 28 Oktober 2025 - 18:59 WIB

Kasus Korupsi Proyek “Welcome to Halbar” Seret Nama Mantan Calon Wali Kota Ternate hingga Mantan Suami Artis

Selasa, 21 Oktober 2025 - 13:53 WIB

Tim Patroli Gabungan Temukan Kayu Ilegal di Halmahera Timur

Selasa, 14 Oktober 2025 - 12:40 WIB

Gaji 2 Bulan Belum Dibayar, 570 Pegawai PPPK Dikbud Malut Ancam Mogok Kerja

Berita Terbaru

Esai

918; Panggilan Dari Masa Depan

Senin, 13 Apr 2026 - 08:53 WIB