MARASAI.iD – Pemerintah Provinsi Maluku Utara secara resmi membuka Rapat Koordinasi Daerah Sensus Pertanian 2023 dan evaluasi data Survei Ekonomi Pertanian 2024 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan BPS dari seluruh kabupaten/kota se-Maluku Utara, serta pemangku kepentingan terkait yang berlangsung di Sahid Bela Ternate, Senin (28/10/2024).
Asisten II Setda Provinsi Maluku Utara, Sri Haryani Hatari, menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif pelaksanaan rakor ini yang bertujuan memperkuat akurasi data untuk pembangunan pertanian berkelanjutan di Maluku Utara.
Sri Haryani Hatari menegaskan pentingnya hasil Sensus Pertanian 2023 dalam memahami dinamika sektor pertanian di wilayah ini.
“Data dari Sensus Pertanian 2023 menjadi dasar penting dalam mengidentifikasi potensi dan tantangan sektor pertanian Maluku Utara. Dengan data yang akurat, kita dapat merancang kebijakan yang tepat untuk mendorong produktivitas dan kesejahteraan petani di daerah ini,” jelasnya.
Dalam pemaparannya, Sri Hatari juga menyoroti kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Maluku Utara.
“Sektor ini memberi sumbangan signifikan sebesar 12,77 persen pada PDRB, menjadikannya sektor ketiga terbesar setelah industri pengolahan dan pertambangan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, berdasarkan data sensus, terdapat sekitar 153,79 ribu petani di Maluku Utara pada 2023, dengan mayoritas petani bergerak di subsektor perkebunan, khususnya komoditas kelapa, pala, dan cengkeh.
Sensus Pertanian 2023 juga diikuti dengan Survei Ekonomi Pertanian 2024 yang bertujuan memperoleh data rinci mengenai ongkos dan pendapatan petani, yang dinilai penting untuk perumusan kebijakan peningkatan kesejahteraan petani.
“Data ini akan menjadi acuan strategis bagi pemerintah dan stakeholder untuk mendukung keberlanjutan ekonomi pertanian di Maluku Utara,” jelas Sri Hatari.
Sebagai penutup, Sri Haryani menyampaikan terima kasih kepada Plt Kepala BPS Provinsi Maluku Utara, Ir. Nurhidayat Maskat, M.Si., dan seluruh petugas lapangan yang telah bekerja keras mengumpulkan data dengan akurat.
“Kami berharap koordinasi dan sinergi yang terjalin antara BPS, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait akan terus berlanjut demi tercapainya Satu Data Pertanian yang dapat diandalkan sebagai acuan pembangunan pertanian Maluku Utara,” tutupnya.
