TERNATE – Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Drs. H. Samsuddin A. Kadir, menekankan pentingnya ketersediaan data berkualitas sebagai landasan utama dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan daerah yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Hal ini disampaikan Sekprov saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Satu Data Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 yang berlangsung di Muara Hotel, Ternate, Jumat (11/7/2025).
“Data yang berkualitas adalah bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan. Tanpa data yang akurat dan terpercaya, maka kebijakan yang dibuat rentan salah sasaran, salah prioritas, dan berisiko menyebabkan pemborosan anggaran,” tegas Sekprov Samsuddin.
Menurutnya, saat ini penyediaan data di Maluku Utara masih menghadapi sejumlah persoalan, di antaranya data tersebar di berbagai instansi sektoral, kualitas data belum terjamin, terdapat kesenjangan antara data yang dibutuhkan dan yang tersedia, serta lemahnya integrasi dan keterbatasan SDM pengelola data.
“Permasalahan ini menjadi penghambat utama dalam penyediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas perencanaan pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh OPD untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, serta menerapkan prinsip open collaborative governance demi mewujudkan satu data Maluku Utara yang terpadu.
Pelaksanaan Rakor ini juga merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 274 dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Pemprov Malut sendiri telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Satu Data Provinsi Maluku Utara.
Mengusung tema “Sinergitas dan Kolaborasi untuk Mewujudkan Satu Data Malut yang Terpadu”, Rakor ini dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala BPS Malut, Simon Sapary, yang membahas upaya peningkatan penyelenggaraan statistik sektoral melalui EPSS, serta oleh perwakilan Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Yudith Aldila, yang mempresentasikan proses pengisian modul E-Walidata pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Selain itu, dilakukan juga sesi pembahasan terkait perencanaan, evaluasi, dan reviu data perangkat daerah Pemprov Malut.
Turut hadir dalam pembukaan acara ini, Kepala Bappeda Provinsi Malut, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Kepala Bagian Humas, serta para undangan dari berbagai OPD.
