TERNATE – Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Drs. Samsuddin A. Kadir, resmi membuka Workshop Perekonomian Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 yang mengusung tema Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Melalui Pembangunan Berbasis Kewilayahan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Maitara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Maluku Utara, Kamis (9/7/2026).
Dalam sambutannya, Sekprov menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia beserta seluruh pemangku kepentingan yang terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.
Menurutnya, pembangunan di Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan tidak dapat disamakan dengan daerah lain. Setiap wilayah memiliki karakteristik, potensi, dan keunggulan yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan pembangunan yang berbasis kewilayahan.
“Pendekatan pembangunan tidak dapat diseragamkan, melainkan harus disusun berdasarkan kekuatan dan keunggulan masing-masing wilayah. Pemerintah daerah memerlukan data yang akurat, mudah diakses, dan mudah dipahami sebagai dasar penyusunan kebijakan yang responsif,” ujarnya.
Di hadapan para peserta workshop yang didominasi aparatur pemerintah, Samsuddin menjelaskan pentingnya memahami akar persoalan sebelum merumuskan kebijakan pembangunan. Ia menyebut terdapat lima indikator utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah, yakni pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, angka kemiskinan, rasio Gini atau tingkat kesenjangan, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Ia mengungkapkan, Maluku Utara berhasil mencatatkan capaian yang membanggakan pada empat indikator utama. Pertumbuhan ekonomi berada di atas rata-rata nasional, sementara angka pengangguran, kemiskinan, dan tingkat kesenjangan juga menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional.
Meski demikian, Sekprov mengingatkan bahwa tantangan terbesar yang masih dihadapi Maluku Utara adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.
“Kita sudah sangat sukses dengan empat indikator di atas rata-rata nasional. Namun, yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah IPM. Padahal, IPM merupakan fondasi utama. Jika IPM meningkat, maka indikator pembangunan lainnya juga akan ikut membaik,” katanya.
Karena itu, ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memfokuskan program pada tiga dimensi utama penyusun IPM, yakni peningkatan kualitas pendidikan melalui rata-rata lama sekolah, peningkatan derajat kesehatan melalui angka harapan hidup, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain membahas indikator makroekonomi, Samsuddin juga menyoroti perkembangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Maluku Utara. Menurutnya, banyak UMKM yang masih bertahan di zona nyaman sehingga sulit berkembang.
Ia menilai pelaku UMKM harus menjaga konsistensi kualitas produk, mempertahankan ukuran dan volume produksi, serta berani memperluas pasar agar mampu bersaing dan naik kelas. Praktik mengurangi ukuran produk tanpa menyesuaikan informasi kepada konsumen, menurutnya, justru dapat menurunkan kepercayaan masyarakat.
Sebagai solusi, Sekprov mendorong penguatan kelembagaan melalui konsolidasi atau penggabungan usaha-usaha kecil ke dalam koperasi maupun manajemen usaha yang lebih kuat sehingga memiliki daya saing yang lebih tinggi.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Fadhil Muhammad, menjelaskan bahwa workshop yang berlangsung selama dua hari tersebut merupakan bagian dari program kolaborasi Lentera BI Malut bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Ia menyampaikan, pada Triwulan I Tahun 2026, perekonomian Maluku Utara diperkirakan masih tumbuh kuat, yakni sekitar 19 persen secara tahunan (year on year). Namun, tantangan yang dihadapi saat ini adalah tingginya inflasi.
Menurutnya, pada Juni 2026 Maluku Utara mencatat inflasi bulanan sebesar 2,45 persen, tertinggi secara nasional. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bakar, komoditas perikanan, serta komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah akibat panjangnya rantai distribusi.
Melalui workshop ini, peserta memperoleh materi mengenai perhitungan inflasi dan Survei Biaya Hidup (SBH), kajian fiskal regional oleh DJPb, perlindungan konsumen dari aktivitas keuangan ilegal oleh OJK, hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan seperti Gemini dan ChatGPT untuk mendukung analisis indikator makroekonomi dalam penyusunan RPJMD.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Maluku Utara Sri Haryanti Hatari, Kepala Biro Perekonomian Suryanto Andili, Kepala KPP Pratama Ternate Rebina Sukmasari, serta perwakilan kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
