TIDORE – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Tidore Kepulauan menyoroti sikap dua fraksi di DPRD Kota Tidore yang hingga kini belum menyatakan pendirian terkait rencana pengurangan tunjangan anggota dan pimpinan dewan.
Kedua fraksi tersebut adalah Fraksi Demokrat Karya Indonesia (DKI), gabungan Partai Demokrat, Golkar, dan Gerindra, serta Fraksi PKB yang merupakan gabungan Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Ketua GP Ansor Kota Tidore, Jafar Noh Idrus, menilai alasan dua fraksi tersebut yang masih menunggu rapat internal menunjukkan ketidakseriusan dalam menyikapi tuntutan GP Ansor dan Fatayat NU.
“Sikap dua fraksi yang memilih no comment ini menunjukkan bahwa mereka lebih takut kehilangan penghasilan daripada memperjuangkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Jafar, Rabu (3/9/2025).
Menurutnya, wakil rakyat seharusnya berani bersikap, baik secara fraksi maupun pribadi. “Kalau tidak bisa bersikap secara fraksi, kan bisa secara pribadi. Masa yang lain bisa bersikap pribadi, sementara mereka tidak. Ini kan aneh,” ujarnya.
Jafar memberi contoh sikap dua anggota Fraksi Adem (PAN dan NasDem), yakni Mochtar Djumati (NasDem) dan Alifandi Risky (PAN), yang secara pribadi mendukung langkah Wali Kota meski belum ada keputusan resmi fraksi.
“Ketua Fraksi DKI dan Ketua Fraksi PKB seharusnya berkaca pada Mochtar Djumati dan Alifandi Risky. Meskipun fraksi mereka belum memutuskan, tapi keduanya tegas mendukung Wali Kota secara pribadi,” cetusnya.
Selain itu, GP Ansor juga mengapresiasi sikap Fraksi PDIP dan Ketua DPRD Tidore, Ade Kama, yang kini mendukung langkah Wali Kota Muhammad Sinen untuk memangkas tunjangan jumbo DPRD.
“Meski sebelumnya terlihat dilema dengan alasan regulasi, tapi sikap PDIP dan Ketua DPRD hari ini sudah mencerminkan keberpihakan kepada rakyat,” ungkap Jafar.
Ia menegaskan, GP Ansor bersama Fatayat NU tidak akan membiarkan Wali Kota berjuang sendiri. “Langkah tegas Wali Kota sudah sangat tepat. Anggaran tunjangan yang besar itu lebih baik dialihkan untuk kebutuhan masyarakat,” tandasnya.
Jafar juga mendesak Fraksi DKI dan PKB segera menggelar pertemuan internal dan mengumumkan sikap mereka ke publik sebelum pertemuan resmi DPRD dengan Pemkot Tidore.
“Persoalan tunjangan DPRD yang mencapai belasan miliar ini bukan lagi rahasia umum. Tidak perlu takut untuk bersikap di hadapan publik,” pungkasnya.
Sebagai informasi, rencana revisi tunjangan DPRD Tidore mencakup empat item, yakni:
Tunjangan Perumahan Rp4,4 miliar,
Tunjangan Transportasi Rp3,5 miliar,
Tunjangan Kesejahteraan Anggota dan Pimpinan Rp4,5 miliar,
Tunjangan Komunikasi Intensif Rp3,1 miliar.
Total nilai tunjangan tersebut mencapai Rp15,5 miliar per tahun.
