SOFIFI – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah bidang lingkungan menginisiasi forum diskusi kelompok terpumpun (FGD) lintas agama untuk menjaring masukan terkait persoalan lingkungan hidup.
Kegiatan yang dihadiri tokoh lintas agama ini berlangsung di Sofifi Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, Selasa (1/7/2025).
Eko Cahyono dari LHKP PP Muhammadiyah menjelaskan, kegiatan ini bertujuan menggali solusi dari krisis lingkungan dengan pendekatan yang lebih inklusif, melibatkan tidak hanya kalangan akademisi tetapi juga tokoh-tokoh lintas agama.
Menurutnya, Muhammadiyah hadir tidak hanya untuk umat Islam, tetapi untuk semua umat manusia, sejalan dengan prinsip “rahmatan lil alamin”.
“Masukan dari tokoh lintas agama sangat penting, karena masalah lingkungan hidup tidak mengenal sekat agama. Kita ingin semua pihak punya ruang untuk menyampaikan pandangan, termasuk pengalaman mereka dalam menghadapi persoalan lingkungan di daerahnya,” kata Eko.
Dalam FGD tersebut, sejumlah isu utama mencuat, di antaranya persoalan penanganan sampah yang belum menjadi prioritas di tingkat pemerintah daerah, serta absennya Dinas Lingkungan Hidup yang seharusnya bertanggung jawab.
Peserta forum juga menyoroti ketidakadilan dalam distribusi manfaat program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari perusahaan tambang, yang dinilai hanya menguntungkan desa-desa lingkar tambang, sementara dampak pencemaran air laut dan sungai menjangkau wilayah yang lebih luas.
Forum juga menyinggung fakta bahwa selama ini kritik terhadap kebijakan lingkungan dilakukan secara terpisah oleh masing-masing kelompok agama, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan gereja, tanpa koordinasi yang solid. Namun dari forum ini justru muncul kesepahaman untuk membentuk wadah bersama.
“Yang menginspirasi justru peserta sendiri. Mereka menyuarakan keinginan membentuk forum lintas agama pencinta lingkungan. Ini langkah maju yang membanggakan,” ujarnya.
Forum tersebut akhirnya menyepakati pembentukan Forum Komunikasi Lintas Agama Pencinta Lingkungan. Sebagai ketua forum, secara aklamasi terpilih Taufik Khare.
Eko menegaskan bahwa forum ini bukan untuk kepentingan politik, melainkan murni bertujuan membangun kolaborasi antaragama dalam pendidikan lingkungan, advokasi, hingga pemetaan kerusakan ekologis akibat aktivitas pertambangan.
Ke depan, forum ini akan disambungkan dengan berbagai lembaga di internal Muhammadiyah yang selama ini aktif di isu-isu lintas agama dan lingkungan.
