TIDORE – Kehidupan 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2025 terbilang bergelimang fasilitas.
Selain gaji pokok, mereka juga mengantongi berbagai tunjangan dengan total mencapai Rp17,54 miliar dalam setahun, berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Rinciannya, tunjangan perumahan sebesar Rp4,46 miliar, tunjangan kesejahteraan Rp4,53 miliar, tunjangan transportasi Rp3,51 miliar, tunjangan komunikasi intensif Rp3,15 miliar, tunjangan keluarga Rp79 juta, tunjangan beras Rp101 juta, tunjangan jabatan Rp814 juta, tunjangan alat kelengkapan Rp99 juta, dan tunjangan reses Rp787 juta.
Jumlah itu belum termasuk biaya lain-lain seperti PPh, jaminan sosial, uang representasi, hingga paket DPRD yang menambah beban APBD sekitar Rp934 juta.
Kondisi ini kontras dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku Utara yang hanya Rp3,4 juta per bulan.
Menanggapi hal itu, Ketua GP Ansor Kota Tidore, Jafar Noh Idrus, mendesak DPRD untuk berbenah. Ia menilai sejumlah tunjangan tidak layak dipertahankan, terutama tunjangan perumahan, kesejahteraan, dan transportasi yang jika digabungkan nilainya lebih dari Rp13 miliar.
“Uang sebanyak ini jika digunakan untuk kepentingan rakyat, jauh lebih bermanfaat ketimbang hanya dinikmati anggota DPRD setiap tahun,” tegas Jafar, Senin (1/9/2025).
Ia juga menyoroti besarnya alokasi tunjangan komunikasi intensif yang mencapai Rp3,15 miliar.
“Jika dibagi 25 anggota DPRD, maka per orang bisa mengantongi Rp126 juta per bulan hanya untuk komunikasi. DPRD ini berkomunikasi seperti apa sampai harus menghabiskan anggaran sebesar itu?” sindirnya.
Menurut Jafar, Pemerintah Kota Tidore bersama Wali Kota Muhammad Sinen dan Wakil Wali Kota Ahmad Laiman perlu segera mengevaluasi besaran tunjangan DPRD. Apalagi, di tingkat nasional Presiden Prabowo Subianto sudah berencana memangkas sebagian tunjangan DPR RI yang dinilai tidak urgen.
“Masyarakat kita masih banyak yang kesulitan mencari pekerjaan, wilayah Oba pun masih butuh pembangunan yang memadai. DPRD harusnya peka terhadap kondisi ini, bukan bersenang-senang di atas penderitaan rakyat,” tandasnya.
GP Ansor Tidore berencana menggalang aksi demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap kebijakan tunjangan DPRD tersebut.
