Kendala Jarak, Cabang Dinas Pendidikan Taliabu Keluhkan Sulitnya Urusan di Sofifi

- Jurnalis

Senin, 30 Juni 2025 - 06:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ahmad Jamaluddin, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Taliabu.

Ahmad Jamaluddin, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Taliabu.

TALIABU – Jarak yang membentang jauh antara Kabupaten Pulau Taliabu dan Ibu Kota Provinsi Maluku Utara di Sofifi menjadi penghambat utama dalam pengurusan berbagai urusan administrasi, terutama yang berkaitan dengan keuangan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Wilayah Taliabu, Ahmad Jamaluddin.

“Perjalanan dari Taliabu ke Sofifi bisa memakan waktu dua hari. Itu belum termasuk waktu tunggu kapal. Kalau pergi-pulang, bisa sampai empat hari, dan biayanya juga tidak sedikit, satu kali jalan bisa habis sekitar lima juta rupiah,” kata Ahmad kepada wartawan, Minggu (29/6/2025).

Baca Juga :  GAMHAS Kecam PT. IWIP atas Lemahnya Keterbukaan Informasi dan Penerapan K3

Menurutnya, kondisi geografis yang terisolasi menyebabkan beban operasional membengkak. Sementara itu, anggaran yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk Cabang Dinas Pendidikan Pulau Taliabu dinilai sangat kecil.

“DIPA yang kami terima sangat terbatas, padahal pengurusan ke Sofifi itu sifatnya rutin dan menyangkut kebutuhan dasar pendidikan. Situasi ini menyulitkan kami dalam memberikan pelayanan yang optimal,” ujarnya.

Sebagai solusi, Ahmad mengambil langkah strategis dengan menempatkan tenaga pendukung yang berdomisili lebih dekat dengan pusat pemerintahan provinsi, yakni di Ternate atau Sofifi, untuk membantu mempercepat proses administrasi.

Baca Juga :  Purbaya Mengaku Beri Uang Rp 1 Miliar  ke AGK

“Kalau ada staf di Ternate atau Sofifi, pengurusan administrasi bisa lebih cepat dan hemat biaya. Tidak perlu bolak-balik dari Taliabu setiap waktu,” tegas Ahmad.

Ia berharap, Pemerintah Provinsi Maluku Utara dapat mempertimbangkan kondisi geografis Taliabu sebagai daerah terluar dan mengakomodasi kebijakan khusus demi mendukung kelancaran pelayanan pendidikan di wilayah tersebut.

Berita Terkait

Pangkogabwilhan III Tinjau Lokasi Banjir dan Longsor di Halbar, Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak
Wagub Malut Tinjau Lokasi Banjir di Halut, Pastikan Penanganan dan Kebutuhan Warga Terpenuhi
Status Tanggap Darurat Banjir dan Longsor di Halbar Diperpanjang, Penanganan Terus Dipercepat
Pemprov Malut Intensifkan Penanganan Banjir dan Longsor di Halbar–Halut, Bantuan dan Layanan Kesehatan Terus Disalurkan
PJU Banyak Mati di Tidore Timur, Plt Ketua KNPI: Jangan Tunggu Korban Baru Bergerak
Kasus Korupsi Proyek “Welcome to Halbar” Seret Nama Mantan Calon Wali Kota Ternate hingga Mantan Suami Artis
Tim Patroli Gabungan Temukan Kayu Ilegal di Halmahera Timur
Gaji 2 Bulan Belum Dibayar, 570 Pegawai PPPK Dikbud Malut Ancam Mogok Kerja
Berita ini 146 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 19 Januari 2026 - 06:54 WIB

Pangkogabwilhan III Tinjau Lokasi Banjir dan Longsor di Halbar, Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak

Sabtu, 17 Januari 2026 - 04:50 WIB

Wagub Malut Tinjau Lokasi Banjir di Halut, Pastikan Penanganan dan Kebutuhan Warga Terpenuhi

Kamis, 15 Januari 2026 - 18:59 WIB

Status Tanggap Darurat Banjir dan Longsor di Halbar Diperpanjang, Penanganan Terus Dipercepat

Rabu, 14 Januari 2026 - 19:04 WIB

Pemprov Malut Intensifkan Penanganan Banjir dan Longsor di Halbar–Halut, Bantuan dan Layanan Kesehatan Terus Disalurkan

Selasa, 6 Januari 2026 - 13:38 WIB

PJU Banyak Mati di Tidore Timur, Plt Ketua KNPI: Jangan Tunggu Korban Baru Bergerak

Selasa, 28 Oktober 2025 - 18:59 WIB

Kasus Korupsi Proyek “Welcome to Halbar” Seret Nama Mantan Calon Wali Kota Ternate hingga Mantan Suami Artis

Selasa, 21 Oktober 2025 - 13:53 WIB

Tim Patroli Gabungan Temukan Kayu Ilegal di Halmahera Timur

Selasa, 14 Oktober 2025 - 12:40 WIB

Gaji 2 Bulan Belum Dibayar, 570 Pegawai PPPK Dikbud Malut Ancam Mogok Kerja

Berita Terbaru