TERNATE – Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 34 persen (year on year/YoY) pada 2025 ternyata belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Di balik capaian sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, masih banyak wilayah yang menghadapi keterbatasan infrastruktur, mulai dari akses jalan dan jembatan hingga fasilitas dasar di Ibu Kota Provinsi, Sofifi.
Kondisi tersebut disampaikan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, saat menerima Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan IV Komisi V DPR RI yang dipimpin Irene Roba Putri di Gamalama Ballroom, Bela Hotel, Ternate, Rabu (22/4/2026).
Dalam paparannya, Gubernur Sherly menegaskan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi belum sejalan dengan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi 34 persen tidak berbanding lurus dengan apa yang dirasakan rakyat. Penyebab utamanya adalah belum adanya konektivitas yang berkelanjutan. Di daerah yang belum terkoneksi, kemiskinan masih sangat tinggi dan ekonomi stagnan,” ujar Sherly.
Menurutnya, persoalan konektivitas menjadi tantangan utama bagi Maluku Utara yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan nelayan. Sekitar 60 persen masyarakat berprofesi sebagai petani dan 20 persen sebagai nelayan, sehingga keberadaan jalan dan jembatan sangat menentukan kelancaran distribusi hasil pertanian maupun perikanan ke pusat-pusat perdagangan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusulkan anggaran strategis sebesar Rp2,9 triliun kepada pemerintah pusat.
Usulan tersebut meliputi pembangunan Jalan Provinsi melalui skema Instruksi Jalan Daerah (IJD) senilai Rp789 miliar, percepatan pembangunan Ibu Kota Sofifi sebesar Rp686 miliar, pembangunan akses menuju Bandara Halmahera Tengah melalui ruas Ekor–Kobe senilai Rp348 miliar yang diproyeksikan memangkas waktu tempuh Sofifi–bandara dari 3,5 jam menjadi sekitar satu jam, pembangunan ruas Tabadamai–Ekor sebesar Rp244 miliar, serta pembangunan ruas Maba–Sagea yang akan menghubungkan dua kawasan industri besar di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.
Selain itu, pemerintah juga mengusulkan anggaran sekitar Rp52,4 miliar untuk memperbaiki 300 unit rumah warga yang rusak akibat banjir di Halmahera Barat dan Halmahera Utara serta dampak gempa bumi berkekuatan 7,6 magnitudo yang melanda Ternate dan Batang Dua.
Dalam kesempatan tersebut, Sherly juga menyoroti kondisi Sofifi yang hingga kini belum memiliki status administratif sebagai daerah otonom dan masih menjadi bagian dari Kota Tidore Kepulauan.
Akibat status tersebut, Sofifi belum memiliki sejumlah fasilitas publik yang layak sebagai ibu kota provinsi. Salah satunya adalah rumah sakit. Saat ini Sofifi hanya memiliki rumah sakit tipe D dan belum dapat ditingkatkan menjadi tipe C karena secara administratif Kota Tidore Kepulauan telah memiliki rumah sakit tipe B.
“Sofifi membutuhkan pasar higienis, terminal, dan berbagai fasilitas umum lainnya yang hingga saat ini belum terealisasi,” katanya.
Sherly juga mengungkapkan bahwa pada 2026 terjadi pemotongan anggaran yang cukup besar. Total anggaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama 10 pemerintah kabupaten/kota yang direlokasi mencapai sekitar Rp3,5 triliun.
Ia berharap anggaran tersebut dapat dikembalikan ke daerah dalam bentuk program pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin anggaran Rp3,5 triliun tersebut dikembalikan ke daerah dalam bentuk program nyata seperti pembangunan jalan dan jembatan agar biaya logistik turun dan masyarakat benar-benar merasakan manfaat hilirisasi,” ujarnya.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Ketua Tim Komisi V DPR RI, Irene Roba Putri, menegaskan bahwa kunjungan kerja tersebut bukan sekadar agenda seremonial. Sesuai ketentuan DPR RI, seluruh hasil pertemuan akan dibawa dalam rapat kerja bersama kementerian terkait sebagai bahan pembahasan.
“Kami membawa seluruh mitra kerja, mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan hingga Kementerian Desa agar mereka melihat langsung kondisi di lapangan, bukan hanya menerima laporan bahwa semuanya baik-baik saja di Jakarta. Maluku Utara tidak boleh semakin tertinggal,” tegas Irene.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan konektivitas laut bagi provinsi kepulauan seperti Maluku Utara, termasuk usulan penambahan frekuensi layanan Tol Laut dari satu kali menjadi dua kali setiap bulan serta pembangunan pelabuhan penyeberangan di Pulau Rao, Kasiruta, Mandioli, Loloda, dan Pulau Hiri.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan penyerahan dokumen usulan teknis dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada Komisi V DPR RI untuk diperjuangkan dalam pembahasan APBN mendatang.
