Mahasiswa GERAM Morotai Desak Pj Bupati Copot Kadis Pendidikan dan Audit Proyek Mangkrak

- Jurnalis

Senin, 13 Januari 2025 - 13:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aksi mahasiswa GERAM Morotai di depan kantor bupati.

Aksi mahasiswa GERAM Morotai di depan kantor bupati.

MARASAI.iD – Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aksi Mahasiswa (GERAM) Kabupaten Pulau Morotai menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pulau Morotai pada Senin (13/1/2025).

Mereka menuntut Pj Bupati Pulau Morotai, Burnawan, untuk segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan, Safrudin Manila, serta mendesak Kejaksaan Negeri Pulau Morotai mengaudit 57 proyek fisik di Dinas Pendidikan yang dinilai mangkrak.

Koordinator aksi, Aril Baba, mengungkapkan bahwa berdasarkan investigasi lapangan, sejumlah proyek yang dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU) seharusnya telah selesai pada akhir 2024.

Baca Juga :  Nelayan Morotai Serbu Kapal Penyerobot Wilayah Tangkap, Pemerintah dan Penegak Hukum Diminta Serius

Namun, hingga awal 2025, beberapa proyek seperti pembangunan ruang laboratorium komputer, rumah dinas guru, dan ruang kelas masih belum rampung.

“Kami menduga ada indikasi penyimpangan dana dalam proyek-proyek ini,” tegas Aril.

Selain meminta pencopotan Kepala Dinas Pendidikan, GERAM juga mendesak Pj Bupati untuk bertanggung jawab atas lambatnya penyelesaian proyek-proyek tersebut dan segera mengevaluasi kinerja Safrudin Manyila.

“Kami meminta Pj Bupati agar segera melakukan evaluasi dan mencopot Kepala Dinas Pendidikan,” lanjutnya.

Baca Juga :  Pabrik Es Milik Pemda Dikuasai Pihak Luar, Nelayan Lokal Kesulitan Dapat Es

Mahasiswa juga menyerukan kepada Kejaksaan Negeri Pulau Morotai untuk mengaudit proyek-proyek fisik tersebut guna mengungkap dugaan korupsi yang berpotensi merugikan daerah.

Mereka mendesak agar Kepala Dinas Pendidikan diperiksa terkait keterlambatan dan dugaan penyimpangan dana pada proyek-proyek tersebut.

“Jika hal ini terus dibiarkan, dampaknya akan merugikan daerah dan masyarakat,” pungkas Aril.

Aksi tersebut menjadi alarm bagi pemerintah daerah dan penegak hukum untuk menindaklanjuti permasalahan ini demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik.

Berita Terkait

Pangkogabwilhan III Tinjau Lokasi Banjir dan Longsor di Halbar, Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak
Wagub Malut Tinjau Lokasi Banjir di Halut, Pastikan Penanganan dan Kebutuhan Warga Terpenuhi
Status Tanggap Darurat Banjir dan Longsor di Halbar Diperpanjang, Penanganan Terus Dipercepat
Pemprov Malut Intensifkan Penanganan Banjir dan Longsor di Halbar–Halut, Bantuan dan Layanan Kesehatan Terus Disalurkan
PJU Banyak Mati di Tidore Timur, Plt Ketua KNPI: Jangan Tunggu Korban Baru Bergerak
Kasus Korupsi Proyek “Welcome to Halbar” Seret Nama Mantan Calon Wali Kota Ternate hingga Mantan Suami Artis
Tim Patroli Gabungan Temukan Kayu Ilegal di Halmahera Timur
Gaji 2 Bulan Belum Dibayar, 570 Pegawai PPPK Dikbud Malut Ancam Mogok Kerja
Berita ini 65 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Senin, 19 Januari 2026 - 06:54 WIB

Pangkogabwilhan III Tinjau Lokasi Banjir dan Longsor di Halbar, Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak

Sabtu, 17 Januari 2026 - 04:50 WIB

Wagub Malut Tinjau Lokasi Banjir di Halut, Pastikan Penanganan dan Kebutuhan Warga Terpenuhi

Kamis, 15 Januari 2026 - 18:59 WIB

Status Tanggap Darurat Banjir dan Longsor di Halbar Diperpanjang, Penanganan Terus Dipercepat

Rabu, 14 Januari 2026 - 19:04 WIB

Pemprov Malut Intensifkan Penanganan Banjir dan Longsor di Halbar–Halut, Bantuan dan Layanan Kesehatan Terus Disalurkan

Selasa, 6 Januari 2026 - 13:38 WIB

PJU Banyak Mati di Tidore Timur, Plt Ketua KNPI: Jangan Tunggu Korban Baru Bergerak

Selasa, 28 Oktober 2025 - 18:59 WIB

Kasus Korupsi Proyek “Welcome to Halbar” Seret Nama Mantan Calon Wali Kota Ternate hingga Mantan Suami Artis

Selasa, 21 Oktober 2025 - 13:53 WIB

Tim Patroli Gabungan Temukan Kayu Ilegal di Halmahera Timur

Selasa, 14 Oktober 2025 - 12:40 WIB

Gaji 2 Bulan Belum Dibayar, 570 Pegawai PPPK Dikbud Malut Ancam Mogok Kerja

Berita Terbaru