MARASAI.iD – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menerima audiensi dari Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara di Hotel Bela, Kota Ternate, Kamis (19/6/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Balai Bahasa, Nukman, S.S., M.Hum., memaparkan empat program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yakni: Pengutamaan Penggunaan Bahasa Negara, Literasi Kebahasaan dan Kesastraan, Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah, serta Internasionalisasi Bahasa Indonesia.
Nukman menyebutkan pentingnya kolaborasi antara Balai Bahasa dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar pelaksanaan program prioritas tersebut berjalan optimal.
Gubernur Sherly menyambut baik audiensi tersebut dan menyatakan dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap program-program kebahasaan, khususnya pada tahun 2025.
“Pemprov akan menindaklanjuti pertemuan ini dengan mengoordinasikannya bersama dinas-dinas terkait. Kami minta Balai Bahasa juga menjalin koordinasi langsung untuk percepatan pelaksanaan program,” tegas Gubernur Sherly.
Tim Balai Bahasa turut memaparkan sejumlah program yang telah dijalankan, seperti Bimbingan Teknis Pengajar Utama Bahasa Daerah sebagai upaya pelestarian bahasa daerah di Maluku Utara.
Selain itu, Balai Bahasa juga menyediakan layanan bahan bacaan anak berbasis budaya lokal, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) adaptif, pendampingan penggunaan bahasa negara di ruang publik dan dokumen resmi, serta penyediaan tenaga ahli bahasa.
Salah satu program strategis yang menjadi sorotan adalah Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). Sejak 2023, Balai Bahasa telah memfasilitasi pelatihan bahasa Indonesia kepada tenaga kerja asing (TKA), salah satunya di PT Harita Nickel.
Namun, hingga kini masih banyak perusahaan yang belum menjalankan kewajiban memberikan pelatihan bahasa Indonesia bagi TKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden.
“Perlu ada dukungan regulasi dari Pemerintah Provinsi agar seluruh perusahaan di Maluku Utara yang mempekerjakan TKA juga memberikan pelatihan bahasa Indonesia, sesuai amanat negara,” kata Kepala Balai Bahasa.
Pertemuan ini diharapkan menjadi awal sinergi lebih kuat antara pemerintah daerah dan Balai Bahasa dalam upaya pelindungan, pelestarian, dan pemajuan bahasa di Provinsi Maluku Utara.
