MARASAI.iD — Penjabat Gubernur Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, melakukan kunjungan kerja ke empat direktorat jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Jumat (2/8). Dalam kunjungan ini, Samsuddin didampingi oleh Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Maluku Utara, Abdul Farid Hasan.
“Ada beberapa isu penting terkait pembangunan di Maluku Utara yang dibahas dalam pertemuan ini,” ujar Farid saat ditemui oleh wartawan, Selasa (6/8/2024).
Kepala Balai yang ditemui antara lain adalah Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Cipta Karya, Balai Sumber Daya Air, serta Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan. Pertemuan tersebut membahas sejumlah program pembangunan yang menjadi prioritas Pemprov Malut.
Untuk bidang Cipta Karya, agenda utama meliputi peningkatan akses air minum dan sanitasi, termasuk optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sofifi, serta alokasi lahan seluas 5 hektare untuk pembangunan kantor bersama Kementerian PUPR di Sofifi.
Sementara itu, dalam pembahasan dengan Balai Bina Marga, fokus diarahkan pada pembangunan jalan strategis di daerah, seperti proyek nasional ruas jalan Maba-Sagea, pembangunan jalan baru Jikodolong-Soligi-Wayaloar yang akan memotong kawasan industri, serta ruas jalan Tayawi-Kobe yang menghubungkan ke Kawasan Industri Weda.
“Pj Gubernur juga mengangkat rencana pembangunan Jembatan Temadore yang telah dilakukan pra feasibility study sebelumnya. Jembatan ini diharapkan menjadi ikon baru bagi Maluku Utara,” tambah Farid.
Pada pertemuan dengan Balai Sumber Daya Air, agenda yang dibahas termasuk pembangunan Bendungan Wairoro yang diharapkan menjadi sentra pendukung kawasan pangan di Kawasan Strategis Nasional (KSN) Weda. Selain itu, dibicarakan pula penyediaan air baku untuk Pulau Hiri dan Soligi, pembangunan pengendali banjir di Sofifi, serta proyek irigasi yang akan ditangani oleh TP Irigasi PUPR Provinsi Malut.
Di penghujung kunjungannya, Samsuddin juga bertemu dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
“Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong percepatan hilirisasi sektor perikanan dan pertanian, sebagai bagian dari upaya pengendalian gap anomali ekonomi yang terjadi. Untuk itu, dibutuhkan dukungan infrastruktur melalui alokasi APBN, Tugas Pembantuan, dan Dana Alokasi Khusus (DAK),” tandas Farid.
Turut mendampingi Pj Gubernur dalam pertemuan ini adalah Kepala Dinas PUPR, Kepala Bappeda, Sekretaris DPRD, dan Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara.
