MARASAI.ID, Ternate – Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsudin Abdul Kadir, mewakili Plt. Gubernur Maluku Utara, membuka dengan resmi kegiatan Pendampingan Intensif Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Pelayanan Publik. Acara ini diselenggarakan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Maluku Utara bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bertempat di The Batik Hotel, Selasa pagi (30/04/24).
Dalam sambutannya, Sekprov Samsudin menekankan pentingnya peran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai instansi pembina pelayanan publik. Kementerian tersebut memiliki peran strategis dalam mendorong implementasi berbagai kebijakan pelayanan publik di tingkat kementerian/lembaga dan daerah.
“Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat, antara lain melalui kebijakan partisipasi masyarakat serta kebijakan inovasi pelayanan publik. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Pelayanan Publik merupakan langkah penting dalam memajukan kualitas hidup dan kemajuan suatu negara. Pemberdayaan Masyarakat memungkinkan individu untuk berperan aktif dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri serta komunitas di sekitarnya. Inovasi dalam Pelayanan Publik dapat meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat,” ungkap Sekprov Samsudin.
Ia juga menyoroti bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Hal ini diterjemahkan oleh Kementerian PAN dan RB ke dalam dua kebijakan, yaitu Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Forum Konsultasi Publik (FKP).
Sekprov menambahkan, kegiatan ini merupakan upaya pemerintah untuk mengarahkan lebih banyak sumber daya guna mendukung program-program pemberdayaan masyarakat dan inovasi pelayanan publik. Hal ini dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti meningkatkan anggaran untuk pelatihan dan pendidikan masyarakat, memberikan insentif bagi inovasi pelayanan publik, serta memperkuat kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.
Selain itu, Sekprov menekankan beberapa upaya untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan publik, antara lain penggunaan teknologi, partisipasi masyarakat, kemitraan, pengukuran kinerja, pemberdayaan pegawai, desentralisasi, serta penghematan biaya.
Sekprov juga mengajak para stakeholder terkait untuk bekerja keras mewujudkan implementasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Maluku Utara secara progresif. “Inovasi dalam pelayanan publik merupakan kunci untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dan inklusif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat,” pungkas Sekprov.
Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik yang diwakili oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat, Insan Fahmi, ST. M.M., dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini dan kepada seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota yang turut berpartisipasi.
Insan Fahmi menekankan bahwa kebijakan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, yang terdiri dari Survei Kepuasan Masyarakat dan Forum Konsultasi Publik, perlu diperhatikan dengan seksama oleh penyelenggara. Masyarakat diposisikan sebagai subjek pelayanan, di mana mereka dapat berperan dan terlibat dalam penciptaan nilai pelayanan yang mereka terima.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil dari SKM dan FKP merupakan cermin bagi penyelenggara pelayanan publik untuk mengetahui apakah layanan yang diberikan sudah sesuai dengan harapan masyarakat atau belum. Oleh karena itu, instansi dan unit terkait diharapkan serius dalam melakukan SKM dan FKP, mengingat capaian laporan pelaksanaan kedua kebijakan ini belum menunjukkan tren yang baik.
“Dengan kegiatan ini, mari kita bersama-sama menjadikan momen ini untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan kebijakan pelayanan publik yang dimandatkan oleh UU Pelayanan Publik. Dengan demikian, kita akan satu langkah lebih dekat untuk mencapai pelayanan publik prima yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Insan Fahmi.
Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik, Dr. Ajib Rahmawanto, perwakilan pimpinan OPD lingkup Provinsi Maluku Utara, kepala Biro Organisasi se-Maluku Utara, stakeholder terkait se-Maluku Utara, serta para peserta dan undangan lainnya. (Humas Biro Adpim)
