TIDORE – Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menyatakan komitmennya untuk melakukan pengurangan tunjangan, baik di DPRD maupun di lingkup Pemerintah Kota Tidore.
Langkah ini menyusul masukan dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Fatayat NU Kota Tidore melalui dialog humanis terkait semangat efisiensi yang dicanangkan pemerintah pusat.
Menurutnya, efisiensi tunjangan ini penting agar pengelolaan keuangan daerah lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Karena kami sudah diminta oleh GP Ansor dan Fatayat NU untuk segera melakukan pertemuan dengan DPRD, maka dalam waktu dekat kami akan mengundang keterwakilan DPRD untuk membicarakan tuntutan mereka, terutama soal pengurangan tunjangan di DPRD,” kata Wali Kota saat ditemui di kantornya baru-baru ini.
Muhammad Sinen juga menegaskan keterbukaan kepada DPRD untuk menilai besaran tunjangan pejabat di lingkup Pemkot Tidore, termasuk dirinya dan wakil wali kota.
“DPRD juga harus menilai tunjangan pemerintah kota yang mungkin dianggap tidak wajar, sehingga dampak dari efisiensi ini benar-benar bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, ukuran kepuasan bukan ditentukan dari besar kecilnya tunjangan, melainkan ketulusan pejabat dalam membangun daerah.
“Soal tunjangan ini tidak boleh ikut kemauan kita, tapi harus disesuaikan dengan kemampuan daerah. Jadi kita harus mulai efisiensi dari diri sendiri,” tegasnya.
Sikap Wali Kota ini mendapat apresiasi dari GP Ansor dan Fatayat NU Kota Tidore. Ketua GP Ansor, Jafar Noh Idrus, menilai langkah tersebut patut diteladani.
“Ini sikap luar biasa dari seorang pemimpin yang tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang banyak. Kami berharap DPRD sebagai wakil rakyat bisa mencontoh semangat ini demi kemajuan Kota Tidore dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Jafar yang akrab disapa Noke.
