Kepala Kemenag Sula Kritik Kabag Kesra: Koordinasi Kegiatan Keagamaan Dinilai Buruk

- Jurnalis

Kamis, 3 Juli 2025 - 15:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Kemenag Kabupaten Kepulauan Sula, La Sengka La Dadu. (Dokumentasi: Am Teapon/marasai.id)

Kepala Kemenag Kabupaten Kepulauan Sula, La Sengka La Dadu. (Dokumentasi: Am Teapon/marasai.id)

MARASAI.iD – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kepulauan Sula, La Sengka La Dadu, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Setda Kepulauan Sula, Idham Umamit, yang dinilai kurang maksimal dalam membangun komunikasi dan koordinasi pada urusan keagamaan.

La Sengka menilai, sejumlah kegiatan keagamaan yang mestinya melibatkan sinergi antara Pemda dan Kemenag justru berjalan tanpa arah yang jelas karena minimnya koordinasi dari pihak Kesra.

“Menurut saya, koordinasinya kurang lancar. Saya sendiri sebagai kepala kantor pernah coba berkoordinasi, bahkan lewat telepon tidak diangkat. Itu artinya komunikasi kita terputus. Akibatnya, pelaksanaan STQ kemarin berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (3/7/2025).

Baca Juga :  Seorang Jemaah Haji Asal Pulau Morotai Wafat di Tanah Suci

Ia menjelaskan, secara teknis pelaksanaan kegiatan keagamaan seperti Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ), Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ), maupun ibadah haji adalah tanggung jawab Kemenag. Namun, seluruh pembiayaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui bagian Kesra.

“Kesra itu hanya urus anggaran, sementara tanggung jawab penuh pada jamaah haji ada di Kementerian Agama. Tapi penjemputan haji pun kami jalankan sendiri karena koordinasinya tersendat, banyak yang tidak nyambung,” ungkapnya.

Baca Juga :  Wagub Tegaskan Seleksi PPPK Malut Sesuai Aturan

Ia menyayangkan lemahnya komunikasi yang justru menghambat kualitas pelayanan terhadap umat. Menurutnya, pelayanan keagamaan semestinya menjadi perhatian bersama karena menyangkut kebutuhan masyarakat luas.

“Harapan saya, ke depan jangan lagi seperti ini. Komunikasi yang terputus harus segera disambungkan kembali. Karena apapun alasannya, pelayanan umat dan urusan keagamaan harus maksimal,” tegasnya.

Berita Terkait

Pangkogabwilhan III Tinjau Lokasi Banjir dan Longsor di Halbar, Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak
Wagub Malut Tinjau Lokasi Banjir di Halut, Pastikan Penanganan dan Kebutuhan Warga Terpenuhi
Status Tanggap Darurat Banjir dan Longsor di Halbar Diperpanjang, Penanganan Terus Dipercepat
Pemprov Malut Intensifkan Penanganan Banjir dan Longsor di Halbar–Halut, Bantuan dan Layanan Kesehatan Terus Disalurkan
PJU Banyak Mati di Tidore Timur, Plt Ketua KNPI: Jangan Tunggu Korban Baru Bergerak
Kasus Korupsi Proyek “Welcome to Halbar” Seret Nama Mantan Calon Wali Kota Ternate hingga Mantan Suami Artis
Tim Patroli Gabungan Temukan Kayu Ilegal di Halmahera Timur
Gaji 2 Bulan Belum Dibayar, 570 Pegawai PPPK Dikbud Malut Ancam Mogok Kerja
Berita ini 595 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 19 Januari 2026 - 06:54 WIB

Pangkogabwilhan III Tinjau Lokasi Banjir dan Longsor di Halbar, Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak

Sabtu, 17 Januari 2026 - 04:50 WIB

Wagub Malut Tinjau Lokasi Banjir di Halut, Pastikan Penanganan dan Kebutuhan Warga Terpenuhi

Kamis, 15 Januari 2026 - 18:59 WIB

Status Tanggap Darurat Banjir dan Longsor di Halbar Diperpanjang, Penanganan Terus Dipercepat

Rabu, 14 Januari 2026 - 19:04 WIB

Pemprov Malut Intensifkan Penanganan Banjir dan Longsor di Halbar–Halut, Bantuan dan Layanan Kesehatan Terus Disalurkan

Selasa, 6 Januari 2026 - 13:38 WIB

PJU Banyak Mati di Tidore Timur, Plt Ketua KNPI: Jangan Tunggu Korban Baru Bergerak

Selasa, 28 Oktober 2025 - 18:59 WIB

Kasus Korupsi Proyek “Welcome to Halbar” Seret Nama Mantan Calon Wali Kota Ternate hingga Mantan Suami Artis

Selasa, 21 Oktober 2025 - 13:53 WIB

Tim Patroli Gabungan Temukan Kayu Ilegal di Halmahera Timur

Selasa, 14 Oktober 2025 - 12:40 WIB

Gaji 2 Bulan Belum Dibayar, 570 Pegawai PPPK Dikbud Malut Ancam Mogok Kerja

Berita Terbaru