MARASAI.id – Dugaan pungutan liar (pungli) yang mencengangkan terjadi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara. Bagaimana tidak, ibu Dharma Wanita Persatuan (DWP) yang hanya ongkang-ongkang kaki di rumah tapi mampu memeras pegawai hingga mencapai total Rp 1.197.000.000.
Praktik pungli ini mewajibkan 266 pegawai BPKAD, baik ASN maupun honorer, untuk mengeluarkan sebagian besar dari honor lembur mereka.
Sumber internal BPKAD mengungkapkan, pungli terjadi pada dua momen hari besar, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha.
Pada Idul Fitri, pegawai dipaksa membayar bazar kue lebaran dengan potongan sebesar Rp 2.700.000 per orang.
Sementara itu, saat Idul Adha, potongannya mencapai Rp 1.800.000 per orang. Semua dana ini dipotong langsung oleh bendahara.
Artinya, saat lebaran idul Fitri dan idul Adha DWP berhasil “panen” sebanyak Rp 718.200.000 dan Rp 478.800.000 sehingga total dalam satu tahun mencapai Rp 1.197.000.000.
“Kami merasa diperas karena uang yang seharusnya menjadi hak kami dirampas begitu saja,” keluh seorang pegawai yang meminta namanya dirahasiakan.
Banyak pegawai merasa tertekan untuk berpartisipasi karena jumlah uang yang dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai kue bazar yang diperoleh.
“Ini sangat memberatkan kami. Tidak ada transparansi mengenai kemana uang itu pergi dan bagaimana penggunaannya,” ujar seorang pegawai lainnya.
Menurut mereka, potongan semacam ini telah terjadi setiap tahun sejak Kepala BPKAD Malut, Ahmad Purbaya, menjabat.
“Potongan terhadap hak kami ini dilakukan oleh bendahara saat pembayaran lembur secara otomatis terpotong,” ungkap mereka.
Upaya konfirmasi dilakukan kepada Sari salah satu ASN yang diduga sebagai Bendahara DWP saat di kantor BPKAD tidak bersedia menemui wartawan, meskipun dia berada di kantor tersebut.
