SOFIFI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Tingkat II yang digelar di kantor DPRD Malut, Jumat (15/8/2025).
Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Maluku Utara, dr. Haryadi Ahmad, dalam laporannya menyampaikan bahwa RPJMD merupakan dokumen strategis lima tahunan yang menjadi penjabaran visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2025–2030.
Visi pembangunan daerah ini adalah “Menjaga keberagaman dan pemerataan pembangunan, Maluku Utara bangkit, maju, sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan”. Penyusunan RPJMD juga mengacu pada RPJPD Provinsi Maluku Utara 2025–2045, Rencana Tata Ruang Wilayah 2013–2033, RPJMN 2025–2029, Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Pembahasan Ranperda ini berlangsung cukup panjang dan intens, melibatkan enam kali rapat kerja bersama dinas teknis, satu kali kunjungan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, serta satu kali rapat harmonisasi.
Hasilnya, DPRD dan Pemerintah Daerah menyepakati Ranperda yang terdiri dari tujuh bab dan sembilan pasal, dengan lampiran berisi visi-misi, strategi, arah kebijakan, program prioritas, indikator kinerja, hingga manajemen risiko pembangunan.
“Berdasarkan hasil pembahasan, kami menilai Ranperda ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga layak ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” kata Haryadi.
Seluruh sembilan fraksi di DPRD, yakni Golkar, PDI Perjuangan, Nasdem, PKS, Hanura, PKB, Gerindra, Bintang Demokrat, dan Amanat Persatuan Indonesia, menyatakan menerima dan menyetujui penetapan RPJMD tersebut, dengan sejumlah catatan strategis.
Bapemperda juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Ranperda ini, mulai dari pimpinan dan anggota DPRD, Pemerintah Daerah, Sekretaris Daerah, Bappeda, Biro Hukum, hingga jajaran Sekretariat DPRD.
Dengan pengesahan ini, RPJMD 2025–2029 resmi menjadi pedoman pembangunan daerah lima tahun ke depan, mengarahkan kebijakan, program, dan penganggaran seluruh perangkat daerah di Provinsi Maluku Utara.
