TIDORE – Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menyampaikan jawaban Pemerintah Daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Senin (13/7/2026).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Ridwan Moh. Yamin dan dihadiri Ketua DPRD Ade Kama, 22 anggota DPRD, Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo, unsur Forkopimda, para asisten Sekda, staf ahli wali kota, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta insan pers.
Mengawali penyampaiannya, Muhammad Sinen menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah menerima dan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
Ia menegaskan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan langkah strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Menurutnya, pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, di antaranya pemutakhiran basis data objek dan subjek pajak serta retribusi daerah, peningkatan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak, penguatan koordinasi antarperangkat daerah, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah agar memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah.
“Optimalisasi PAD menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih maksimal,” kata Muhammad Sinen.
Selain memperkuat sumber pendapatan yang telah ada, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan juga terus menggali potensi pendapatan baru yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan iklim investasi, kemampuan masyarakat, serta prinsip keadilan dan keberlanjutan.
Muhammad Sinen mengatakan pemerintah juga berkomitmen memperluas implementasi sistem pembayaran elektronik sebagai bagian dari transformasi tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
Pada sektor belanja daerah, ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menjelaskan, kebijakan belanja daerah terus diarahkan pada program-program prioritas pembangunan, meliputi peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, serta perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Pemerintah daerah berkomitmen memastikan setiap rupiah belanja daerah memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Muhammad Sinen menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta evaluasi terhadap efektivitas setiap program dan kegiatan agar seluruh kebijakan belanja benar-benar mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Di akhir penyampaiannya, Muhammad Sinen berharap sinergi yang selama ini terjalin antara Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan DPRD terus dipelihara dalam semangat kemitraan yang sejajar, saling menghormati tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
“Dengan kebersamaan tersebut, setiap kebijakan yang dihasilkan diharapkan semakin berkualitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Tidore Kepulauan,” kata Muhammad Sinen.
