MARASAI.iD – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar peluncuran dan dialog percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan khusus pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), yang berlangsung di Aula Nuku Lantai II Kantor Gubernur Malut, Rabu (4/6). Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 500 Kepala Desa dan Lurah se-Malut.
Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Koperasi dan UKM Budi Ari Setiadi, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Ahmad Riza Patria, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, Wakil Gubernur Sarbin Sehe, unsur Forkopimda, para Bupati/Wali Kota, serta jajaran kementerian terkait.
Dalam sambutannya, Gubernur Sherly Laos menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh pemerintah pusat terhadap percepatan pembentukan KDMP di Maluku Utara. Ia menyebut, capaian 100 persen pembentukan KDMP di 1.185 desa/kelurahan di Malut tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektor, terutama para kepala desa dan lurah sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi di akar rumput.
“Ini adalah energi positif untuk mempercepat penguatan ekonomi desa. KDMP bukan sekadar alat ekonomi, tetapi alat perjuangan rakyat untuk mandiri dan bersatu dalam mengelola kekuatannya sendiri,” ujar Sherly.
Gubernur juga mengingatkan pentingnya integritas dan akuntabilitas pengelolaan koperasi. Menurutnya, ke depan akan ada bantuan berupa pinjaman modal dari pemerintah pusat yang harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab.
“Dana yang diberikan itu adalah pinjaman, bukan hibah. Maka saya minta kepada seluruh pengurus koperasi desa agar mengelolanya dengan baik dan penuh integritas,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi menyebut KDMP sebagai salah satu program prioritas nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan dikuatkan melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Saat ini, sebanyak 78 ribu KDMP telah terbentuk di seluruh Indonesia, dengan Malut menjadi salah satu provinsi yang telah menuntaskan pembentukan 100 persen.
“KDMP ini akan dikelola secara digital, memiliki gerai sembako, layanan simpan pinjam, dan usaha lain sesuai potensi desa. Kunci suksesnya adalah pada SDM, tata kelola organisasi, dan sistem yang baik,” kata Budi Ari.
Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, stigma negatif terhadap koperasi, serta kesenjangan kapasitas antar desa. Untuk itu, Kemenkop melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum guna memastikan pengelolaan KDMP berjalan dengan akuntabel dan profesional.
Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif antara Menteri Koperasi, Wamen Desa PDT, dan para kepala desa, lurah, serta pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI).
