MARASAI.iD – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Kadri La Etje, membuka Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Gamalama Ballroom Bela Hotel pada Selasa (9/7/24).
Kadri La Etje menyampaikan pentingnya inklusi keuangan, mengutip data dari World Bank bahwa lebih dari 40 negara, termasuk Indonesia, telah menerapkan strategi nasional untuk meningkatkan inklusi keuangan. “TPAKD telah mengimplementasikan berbagai program kerja untuk mencapai target inklusi keuangan nasional sebesar 90% pada 2024,” ujar Kadri.
Kadri juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. “Pengelolaan keuangan daerah yang baik sangat penting agar dapat dipergunakan dengan efektif dan efisien untuk pembangunan, karena keuangan daerah bersumber dari rakyat dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Kepala OJK Sulut, Gorontalo, dan Malut, Robet Sianipar, menjelaskan peran OJK dalam mengatur, mengawasi, dan melindungi industri jasa keuangan. “UU No 4 tahun 2023 mempertegas tugas OJK dalam literasi dan inklusi keuangan,” kata Robet. Ia juga menyebutkan bahwa survei nasional menunjukkan peningkatan literasi keuangan dari 38,03% pada 2019 menjadi 49,68% pada 2022, serta inklusi keuangan dari 76,19% pada 2019 menjadi 85,10% pada 2022. “Di Maluku Utara, inklusi keuangan mencapai 81,04%, sementara literasi keuangan masih 49,35%,” ungkap Robet.
Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kepulauan Sula, Wakil Bupati Pulau Taliabu, Sekda Kota Ternate, Kabiro Ekonomi Malut, perwakilan BI Malut, dan perwakilan TPAKD kabupaten/kota.
