MARASAI.iD – Penjabat (Pj) Gubernur Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, melakukan kunjungan ke empat direktorat jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Jumat (2/8/2024). Dalam kunjungan tersebut, Pj Gubernur didampingi oleh Plt Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Sofyan Kamarullah, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.
Menurut Sofyan Kamarullah, kunjungan ini membahas berbagai isu strategis terkait pembangunan infrastruktur di Maluku Utara. Empat kepala balai yang ditemui adalah Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Cipta Karya, Balai Sumber Daya Air (SDA), dan Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan.
Pada pertemuan dengan Balai Cipta Karya, fokus pembahasan adalah peningkatan akses air minum dan sanitasi, khususnya melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Sofifi. Selain itu, juga dibahas peruntukan lahan seluas lima hektare untuk pembangunan kantor bersama Kementerian PUPR di Sofifi.
Dalam pertemuan dengan Bina Marga, perhatian diarahkan pada pembangunan jalan strategis di daerah. Beberapa proyek utama yang disorot meliputi:
- Ruas jalan Maba-Sagea, yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
- Ruas jalan Jikodolong-Soligi-Wayaloar, jalan baru yang akan mendukung akses ke kawasan industri.
- Ruas jalan Tayawi-Kobe, yang menghubungkan ke kawasan PSN industri Weda.
Selain itu, rencana pembangunan Jembatan Temadore yang telah melalui pra-studi kelayakan juga disampaikan. “Pak Pj Gubernur berharap jembatan ini dapat menjadi ikon baru Maluku Utara,” ujar Sofyan.
Pada pembahasan dengan Balai Sumber Daya Air (SDA), sejumlah proyek penting dibahas, seperti:
Rencana pembangunan Bendungan Wairoro untuk mendukung kawasan pangan PSN Weda, Penyediaan air baku untuk Pulau Hiri dan Soligi sebagai pendukung kawasan industri Pulau Obi, Bangunan pengendali banjir di Kota Sofifi, Pengembangan irigasi melalui TP irigasi PUPR Provinsi Malut.
Di akhir kunjungan, Pj Gubernur juga menemui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Dalam pertemuan ini, beliau menekankan pentingnya percepatan hilirisasi di sektor perikanan dan pertanian, yang membutuhkan dukungan infrastruktur melalui alokasi APBN, Tugas Pembantuan, dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Hilirisasi sektor perikanan dan pertanian harus segera dilakukan untuk mengatasi ketimpangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur yang memadai menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut,” pungkas Sofyan.
Kunjungan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mendorong pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi di berbagai sektor strategis.
