TERNATE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mengakselerasi reformasi tata kelola keuangan dan inovasi daerah. Melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), pemprov menggelar Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) selama dua hari, 7–8 Juli 2025, di Hotel Batik, Ternate. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis mendorong capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Indeks Inovasi Daerah (IID) di seluruh wilayah Malut.
Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, yang membuka kegiatan tersebut, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan tata kelola yang transparan dan budaya inovasi yang berkelanjutan di pemerintahan daerah.
“Pengelolaan keuangan dan inovasi tidak boleh hanya menjadi slogan. Harus diterjemahkan dalam kerja nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tegas Sarbin.
Hari pertama kegiatan mengangkat tema DOKIS IPKD (Dorong dan Kejar Pengisian IPKD), dengan fokus percepatan input data IPKD di 10 kabupaten/kota. Kepala BSKDN Kemendagri, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd, hadir langsung dan memaparkan arah kebijakan serta indikator pengukuran IPKD tahun berjalan.
Bimbingan teknis juga diberikan oleh Laili Isna Nur Hikmah, anggota tim teknis IPKD Kemendagri, yang menjelaskan secara detail mekanisme input data pada platform IPKD. Sesi ini diikuti antusias oleh perwakilan OPD seperti BPKAD, Bappeda, Diskominfo, serta tim teknis kabupaten/kota.
Kegiatan berlanjut di hari kedua dengan tema Coaching Clinic Inovasi Go Publik (CICI-NOVI GO PUBLIK) yang digelar secara daring. Narasumber dari BSKDN Kemendagri, Arzad Sectio, memberikan pembekalan mengenai penyusunan, dokumentasi, hingga publikasi inovasi daerah yang bisa terinput secara efektif dalam sistem IID.
Pendekatan coaching clinic ini menjadi strategi baru untuk meningkatkan kualitas inovasi—bukan hanya memenuhi syarat administratif, tetapi menciptakan dampak nyata bagi masyarakat.
Rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen menuju visi besar “Maluku Utara Sangat Inovatif Tahun 2025”, yang menekankan pentingnya birokrasi berbasis data, inovasi, dan akuntabilitas.
Balitbangda Malut menegaskan, pembinaan teknis dan pendampingan kepada OPD serta pemerintah kabupaten/kota akan terus digalakkan untuk memperkuat kesiapan daerah menghadapi tantangan pembangunan.
