SOFIFI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) menggelar rapat koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman tahun 2025.
Kegiatan yang berlangsung Kamis (24/7/2025) di Kota Ternate ini menjadi momentum untuk menyatukan arah kebijakan lintas sektor dalam penataan kawasan permukiman yang lebih manusiawi, layak, dan berkelanjutan.
Kepala Disperkim Malut, Musyrifah Alhadar, dalam sambutannya menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga memperkuat ketangguhan menghadapi bencana.
“Pembangunan permukiman bukan hanya soal infrastruktur fisik, tapi juga membangun lingkungan hidup yang sehat dan berdaya,” ujarnya.
Musyrifah memaparkan sejumlah program prioritas Disperkim tahun 2025, mulai dari peningkatan kualitas 700 unit rumah tidak layak huni yang dilengkapi dapur sehat, rehabilitasi 28 unit rumah korban bencana, hingga fasilitasi pembiayaan perumahan berbasis skema FLPP dan TAPERA bagi ASN serta masyarakat berpenghasilan rendah. Pembangunan infrastruktur permukiman seperti jalan lingkungan, drainase, pagar, talud, dan fasilitas ibadah juga menjadi bagian penting dari rencana kerja tahun depan. Selain itu, akan dilakukan pengadaan lahan seluas 4 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Halmahera Barat.
Disperkim saat ini juga tengah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 yang mengacu pada RPJMD Malut dan indikator pembangunan nasional.
Musyrifah menyoroti pentingnya pembaruan data kawasan kumuh. Dari tujuh kabupaten/kota yang telah dilakukan pemetaan, baru dua daerah yang menyelesaikan revisi SK Kumuh.
“Perlu ada dorongan percepatan agar seluruh daerah menyesuaikan data sesuai hasil pendataan 2024,” katanya.
Ia menambahkan, dalam beberapa bulan terakhir Disperkim telah menjalin koordinasi erat dengan Bappenas dan Kementerian PUPR untuk menyelaraskan kebijakan pusat dengan kondisi dan kebutuhan riil daerah.
“Penyediaan rumah layak bukan hanya tugas pemerintah. Butuh kolaborasi kuat antara pusat, daerah, swasta, hingga masyarakat untuk mewujudkan hunian yang aman, sehat, dan terjangkau,” tandasnya.
