TIDORE – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mendorong penanganan sampah secara terpadu dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, kelurahan dan desa.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat penanganan sampah yang dipimpin Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman di Ruang Rapat Wali Kota Tidore Kepulauan, Senin 24 Agustus 2026.
Ahmad mengatakan, persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Menurut dia, seluruh perangkat daerah dan unsur terkait perlu menyamakan persepsi serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.
Ia juga menekankan pentingnya membangun kembali kesadaran masyarakat untuk menjaga alam sebagai bagian dari upaya penanganan sampah agar tidak mencemari lingkungan.
“Pengelolaan sampah yang dilakukan sesuai dengan perda belum tersosialisasi dengan baik. Pemda sudah jauh melangkah dalam hal melakukan regulasi, baik perda maupun instruksi,” kata Ahmad.
Menurut dia, selama ini masih terdapat anggapan bahwa persoalan sampah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Masyarakat, kata dia, tidak seharusnya membuang sampah sembarangan dengan mengandalkan petugas DLH untuk mengangkut dan membersihkannya.
“Selama ini kita menganggap sampah tugasnya DLH, jadi sampahnya tinggal ditaruh dan dibuang di mana saja, nanti petugas DLH yang mengangkut dan membersihkan. Nyatanya tidak seperti itu. Asas yang ada pada perda” ujarnya.
Ahmad menjelaskan, penanganan sampah tidak cukup dilakukan dengan pola angkut dan buang. Pengelolaan harus diperkuat melalui upaya pengurangan, pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
Upaya tersebut, kata dia, perlu dimulai dari rumah tangga, kelurahan dan desa, sekolah, pasar hingga kawasan publik.
Selain itu, Pemkot Tidore Kepulauan akan mendorong optimalisasi armada persampahan yang tersedia serta memprioritaskan penanganan sejumlah titik yang menjadi lokasi penumpukan sampah.
Ahmad berharap setiap perangkat daerah dan unsur terkait dapat menjalankan peran sesuai tugas dan kewenangannya. Dengan demikian, penanganan sampah tidak hanya menjadi beban DLH, tetapi menjadi gerakan bersama seluruh unsur Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan masyarakat.
“Penanganan sampah harus menjadi gerakan bersama Pemerintah Daerah Kota Tidore,” katanya.
Rapat tersebut dihadiri Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rudi Ipaenin, Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Sofyan Saraha, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bapperida, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perindagkop, Kepala Dinas Perhubungan, Direktur Rumah Sakit, Kepala Bagian Pemerintahan, para camat di wilayah daratan Tidore serta para lurah se-Kecamatan Tidore.(*)
