TIDORE – Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menegaskan bahwa rendahnya penyerapan anggaran oleh sejumlah SKPD menjadi perhatian serius pemerintah daerah menjelang akhir tahun 2025.
Hingga 2 Desember 2025, realisasi anggaran baru mencapai 72 persen, jauh di bawah standar ideal yang seharusnya berada di atas 80 persen pada awal Desember. Kondisi ini dinilai menghambat target pembangunan daerah.
Wali Kota menegaskan bahwa seluruh SKPD wajib mendorong realisasi anggaran hingga melampaui 90 persen paling lambat 15 Desember. SKPD yang lamban, kata dia, akan menghadapi konsekuensi sesuai ketentuan.
“Saya sudah sampaikan, kalau ada yang tidak mau bekerja sesuai target, akan saya evaluasi,” tegasnya.
Tak hanya soal serapan anggaran, sejumlah proyek fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) juga mengalami keterlambatan. Hal itu dipicu molornya proses tender akibat aturan nasional yang melarang pelaksanaan tender sebelum kepala daerah dilantik, serta adanya refocusing anggaran yang mengubah perencanaan awal.
Situasi tersebut membuat beberapa proyek—seperti pembangunan laboratorium kesehatan DAK dan sejumlah pekerjaan fisik di rumah sakit—tidak memiliki waktu pengerjaan yang cukup.
Wali Kota juga menyoroti lemahnya pengawasan serta disiplin ASN, termasuk praktik titip tanda tangan saat menghadiri undangan paripurna di DPRD Kota Tidore. Menurutnya, perilaku tersebut tidak bisa lagi ditoleransi karena melanggar etika dan integritas ASN.
“Ini perilaku buruk yang sering dipraktikkan sejumlah pejabat, baik sekretaris maupun kabid. Saya sudah tahu semuanya dan akan saya evaluasi,” ujarnya.
Selain memberi warning kepada para pejabat, Wali Kota juga mengingatkan kontraktor agar bekerja sesuai ketentuan. Ia menegaskan bahwa keterlambatan proyek tidak sepenuhnya kesalahan kontraktor, melainkan juga akibat perubahan kebijakan nasional dan proses refocusing.
Tak hanya itu, Wali Kota meminta dukungan Komunitas Wartawan Kota (Kwatak) Tidore Kepulauan dan masyarakat dalam mengawasi pembangunan. Ia berharap setiap informasi terkait penyimpangan atau kendala di lapangan dapat disampaikan sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah.
“Saya tidak bisa menjangkau semua titik. Saya butuh dukungan teman-teman media dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memajukan Kota Tidore Kepulauan,” tutupnya. (*)
