TIDORE – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, mempercepat digitalisasi bantuan sosial (bansos) untuk mendorong penyaluran bantuan yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta pelibatan Bhabinkamtibmas dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) sebagai agen perlindungan sosial (perlinsos).
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tidore Kepulauan, Rudi Ipaenin, mengatakan keberhasilan digitalisasi bansos membutuhkan sinergi seluruh jajaran pemerintah, mulai dari tingkat kota hingga desa dan kelurahan.
Hal itu disampaikan Rudi saat memimpin Rapat Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial yang diselenggarakan Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan di Aula Handayani, Dinas Pendidikan, Rabu 14 Oktober 2026.
Menurut Rudi, pemenuhan jumlah agen perlinsos di sejumlah desa dan kelurahan masih perlu dipercepat agar pelaksanaan program berjalan optimal.
Untuk mengatasi kebutuhan tersebut, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah menjalin kerja sama dengan Polresta Tidore dan Kodim 1505/Tidore dengan melibatkan Bhabinkamtibmas dan Babinsa sebagai agen perlinsos.
“Ini merupakan langkah strategis yang harus kita optimalkan melalui pembekalan, koordinasi, dan pendampingan di lapangan,” kata Rudi.
Ia meminta para camat, lurah, dan kepala desa berperan aktif memastikan kebutuhan agen perlinsos di wilayah masing-masing terpetakan dengan baik. Mereka juga diminta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar serta segera melaporkan kendala untuk ditangani bersama.
Selain itu, Rudi meminta Tim Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) memperkuat koordinasi teknis, terutama dalam mendukung kesiapan data kependudukan, proses identifikasi dan verifikasi sesuai kewenangan, serta penyelesaian kendala teknis di lapangan.
Rudi menekankan tiga hal yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni percepatan pemenuhan target agen perlinsos, penguatan edukasi dan pendampingan masyarakat, serta pemeliharaan integritas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.
Ia berharap rapat tersebut menghasilkan langkah konkret, pembagian tugas yang jelas, target waktu yang terukur, dan evaluasi secara berkala.
“Jangan sampai kita kuat dalam koordinasi, tetapi lemah dalam pelaksanaan. Keberhasilan program ini bukan diukur dari banyaknya agen yang ditetapkan di atas kertas, melainkan dari kesiapan mereka melayani dan kemudahan masyarakat memperoleh akses terhadap program bantuan sosial,” tegasnya.
Rudi mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi agar masyarakat tidak tertinggal dalam mengakses bantuan sosial akibat keterbatasan informasi maupun pendampingan.
