TIDORE – Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan kepada DPRD Kota Tidore Kepulauan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan I Tahun 2026, Senin 16 November 2026.
Dalam penyampaiannya, Muhammad Sinen mengatakan, penyusunan APBD 2027 dilakukan di tengah tantangan ekonomi dan keterbatasan fiskal daerah. Kondisi tersebut dipengaruhi dinamika transfer pemerintah pusat, peningkatan belanja wajib, serta tuntutan pemenuhan pelayanan publik.
“Kondisi ini mengharuskan kita untuk lebih cermat, realistis, dan selektif dalam menentukan prioritas pembangunan,” kata Sinen dalam pidatonya di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kota Tidore Kepulauan.
Ia menjelaskan, arah kebijakan anggaran 2027 difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar, terutama sektor pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan konektivitas antarwilayah dan antarpulau.
Selain itu, pemerintah daerah memprioritaskan penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, perikanan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pariwisata. Penanggulangan kemiskinan juga menjadi bagian dari prioritas pembangunan.
Menurut Sinen, pemerintah daerah akan terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak, retribusi, pemanfaatan aset daerah, dan pengembangan potensi ekonomi lokal.
“Setiap rupiah dalam APBD harus digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Tidore Kepulauan,” ujarnya.
Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp915.461.365.764 atau sekitar Rp915,46 miliar.
Target tersebut terdiri atas PAD sebesar Rp82.110.770.924, pendapatan transfer Rp825.863.556.292, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp7.487.038.548.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp986.518.497.631 atau sekitar Rp986,52 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja operasi sebesar Rp779.550.644.929, belanja modal Rp122.119.146.702, belanja tidak terduga Rp5 miliar, dan belanja transfer Rp79.848.706.000.
Adapun pembiayaan daerah mencakup penerimaan pembiayaan sebesar Rp73.057.131.867 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026. Sementara pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp2 miliar.
Sinen berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama DPRD dapat berlangsung secara konstruktif sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, berkualitas, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ade Kama, mengatakan pembahasan Ranperda APBD 2027 bukan sekadar memenuhi tahapan administratif, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi arah kebijakan pembangunan, kapasitas keuangan daerah, serta prioritas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
“APBD pada hakikatnya merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan dan prioritas pembangunan ke dalam alokasi sumber daya keuangan daerah,” ujar Ade Kama.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ade Kama dan dihadiri Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman, Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo, 22 dari 25 anggota DPRD, staf ahli wali kota, para asisten Sekretariat Daerah, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Rapat kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dokumen Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan oleh Wali Kota Muhammad Sinen kepada Ketua DPRD Ade Kama.






