HALTIM — Keterbatasan infrastruktur dan persoalan kesejahteraan tenaga pendidik masih menjadi tantangan yang dihadapi SMK Maritim Muhammadiyah Halmahera Timur. Persoalan tersebut terungkap saat Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Astri Tiarasari Yasin, S.Ked., melakukan kunjungan reses ke sekolah tersebut, Jumat (2/10/2026).
Kunjungan yang menjadi agenda perdana Astri ke SMK Maritim Muhammadiyah Haltim itu dimanfaatkan civitas akademika untuk menyampaikan berbagai kebutuhan sekolah, mulai dari keterbatasan daya listrik, terhentinya pembayaran honor daerah, sarana praktikum, transportasi siswa hingga belum tersalurnya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala SMK Maritim Muhammadiyah Haltim mengungkapkan, keterbatasan fasilitas sekolah selama ini berusaha diatasi melalui swadaya. Bahkan, pembangunan pagar dan gerbang sekolah dilakukan dengan memanfaatkan material sisa dari proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB).
Namun, persoalan yang paling menghambat kegiatan belajar mengajar adalah keterbatasan daya listrik. Tegangan listrik yang masuk ke sekolah disebut hanya berkisar 160 Volt, sementara kebutuhan operasional normal berada pada kisaran 220 Volt.
Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kegiatan praktikum siswa. Ketika 20 unit komputer digunakan untuk praktikum Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), sekolah terpaksa mengoperasikan mesin generator set (genset) untuk menopang kebutuhan listrik.
Karena itu, pihak sekolah mengusulkan penambahan tiang dan gardu listrik PLN, penyediaan jaringan internet satelit (Starlink), serta pembangunan RKB khusus sebagai ruang praktikum jurusan Pertambangan.
Di tengah berbagai keterbatasan, SMK Maritim Muhammadiyah Haltim tetap mempertahankan kebijakan pendidikan gratis bagi seluruh siswa. Sekolah tidak membebankan iuran komite kepada peserta didik.
Namun, kebijakan tersebut berjalan beriringan dengan persoalan kesejahteraan tenaga pendidik.
Pihak sekolah menyampaikan bahwa guru sebelumnya menerima Gaji Honor Daerah (Honda) sebesar Rp2 juta per bulan hingga 2025. Namun, pembayaran tersebut disebut terhenti pada 2026.
Akibatnya, sekolah harus mengandalkan kemampuan anggaran internal. Dengan keterbatasan tersebut, pihak sekolah hanya mampu memberikan honor sekitar Rp1 juta per bulan kepada sejumlah guru.
Persoalan serupa disampaikan salah seorang guru honorer, Lilik. Ia mengungkapkan, setelah menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau sertifikasi, pembayaran honor dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara justru dihentikan.
Tidak hanya pihak sekolah dan guru, para siswa juga menyampaikan sejumlah aspirasi dalam agenda reses tersebut.
Meliana, salah seorang siswi, mengusulkan pengadaan bus sekolah untuk mendukung mobilitas siswa. Ia juga menyampaikan bahwa hingga kini sekolah mereka belum menerima penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aspirasi lainnya berkaitan dengan kebutuhan fasilitas praktikum. Rizal mengusulkan pembangunan RKB khusus untuk praktikum jurusan Pertambangan.
Sementara Laura meminta pengadaan proyektor (infocus) dan peralatan praktik Nautika. Sedangkan Maysila bersama guru pendamping menyampaikan kebutuhan kelengkapan alat laboratorium kesehatan.
Berbagai aspirasi tersebut menggambarkan kebutuhan sekolah kejuruan yang tidak hanya bergantung pada ruang kelas, tetapi juga membutuhkan dukungan fasilitas praktik yang memadai agar siswa dapat memperoleh pengalaman belajar sesuai kompetensi Masing-masing.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Astri Tiarasari Yasin menjelaskan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini turut dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Meski demikian, ia memastikan aspirasi yang disampaikan SMK Maritim Muhammadiyah Haltim akan menjadi bagian yang dikawal melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait.
Astri menyebut kebutuhan penambahan daya listrik dan fasilitas praktikum menjadi beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan proses pembelajaran siswa.
“Saya memohon doa dan dukungan dari seluruh civitas akademika. Di tengah penyesuaian efisiensi anggaran saat ini, saya akan berjuang semaksimal mungkin mengawal aspirasi ini ke dinas terkait agar solusi konkret—terutama masalah penambahan daya listrik dan sarana praktikum—dapat segera terealisasi,” tegas Astri.
Kunjungan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi sekolah untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi kepada wakil rakyat. Harapannya, aspirasi tersebut dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program pemerintah daerah, sehingga keterbatasan infrastruktur maupun fasilitas praktikum tidak menghambat proses pendidikan kejuruan di Halmahera Timur.
