TERNATE – Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, menghadiri pertemuan dan diskusi dalam rangka kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Maluku Utara yang berlangsung di Royal Resto, Ternate, Selasa (23/9/2025).
Pertemuan ini membahas isu pengendalian deforestasi di Maluku Utara dengan fokus pada mekanisme pengawasan pemegang perizinan berusaha serta persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH). Diskusi dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, dalam sambutannya menyampaikan rasa hormat atas kunjungan tersebut. Ia menegaskan, meski Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi, yakni 32 persen, namun masih menghadapi persoalan serius terkait izin usaha pertambangan dan kehutanan yang kerap memicu konflik sosial.
“Sejak saya dilantik enam bulan lalu, sudah berkali-kali muncul masalah akibat pemberian izin usaha kepada pihak swasta. Bahkan, di Halmahera Timur sempat terjadi bentrok antara masyarakat adat dan perusahaan,” ungkap Sherly.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto, menekankan pentingnya perusahaan tambang mematuhi kewajiban, termasuk reklamasi pascatambang, pemberdayaan masyarakat, hingga pembayaran PNBP. “Perusahaan yang lalai harus dimintai pertanggungjawaban, jangan sampai keuntungan sesaat mengorbankan masa depan lingkungan dan masyarakat,” tegasnya.
Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, menegaskan komitmen pemerintah untuk mengevaluasi perusahaan tambang di Maluku Utara dan memastikan kegiatan usaha di kawasan hutan tetap sesuai aturan. “Pembangunan di kawasan hutan tidak boleh mengabaikan tujuan ekologis. Hutan harus tetap dijaga dengan baik,” ujarnya.
Usai pertemuan, Wakil Wali Kota Tidore, Ahmad Laiman, menyampaikan bahwa meski Kota Tidore tidak memiliki tambang, pemerintah daerah berkomitmen menjaga kelestarian hutan di wilayahnya. “Kami menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi IV DPR RI dan Menteri Kehutanan. Kami berharap kerja sama pusat dan daerah semakin kuat demi kesejahteraan masyarakat Maluku Utara, khususnya di Kota Tidore,” tandasnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan DPR RI dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di Maluku Utara.
