TERNATE — Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong agar pertumbuhan investasi dan hilirisasi industri di daerah tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, saat menghadiri Talkshow dan Business Matching Diseminasi Kebijakan Kemitraan Usaha Nasional yang digelar Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di Bella Hotel Ternate, Selasa (1/9/2026).
Kegiatan tersebut mempertemukan pelaku usaha besar dengan sekitar 160 pelaku UMKM dari berbagai daerah di Maluku Utara untuk memperkuat ekosistem kemitraan usaha sekaligus membuka akses pembiayaan yang lebih inklusif.
Dalam sambutannya, Sarbin menegaskan komitmen Pemprov Maluku Utara untuk terus mengawal investasi dengan memastikan iklim usaha tetap aman, kondusif, transparan dan akuntabel.
Menurutnya, Maluku Utara saat ini menjadi salah satu daerah dengan realisasi investasi yang cukup tinggi, terutama ditopang sektor hilirisasi pertambangan.
Namun, tingginya investasi tersebut harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.
“Kilau nikel belum mampu memberikan kilaunya bagi masyarakat bawah. Kita bangga ada kawasan industri besar yang mengubah daerah, namun kemiskinan masih ada. Investor tumbuh subur, masyarakat juga harus mendapat hak-hak konstitusionalnya secara adil,” tegas Sarbin.
Ia mencontohkan aktivitas industri hilirisasi di Halmahera Tengah yang ditopang PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) maupun kawasan industri di Pulau Obi yang dikembangkan PT Harita Group.
Menurutnya, keberadaan industri berskala besar harus mampu menciptakan efek berganda bagi masyarakat sekitar, termasuk melalui kemitraan dengan pelaku UMKM dan pengusaha lokal.
Sarbin juga mendorong agar investasi di Maluku Utara tidak hanya terfokus pada sektor pertambangan dan hilirisasi mineral. Pemerintah daerah, kata dia, perlu membuka ruang investasi pada sektor produktif lainnya, seperti perikanan, kelautan, pertanian dan peternakan.
“Jangan sampai kebutuhan pangan industri besar di Maluku Utara justru sebagian besar masih didatangkan dari luar daerah, seperti Sulawesi dan Jawa. Ini merupakan peluang yang harus ditangkap oleh pengusaha lokal,” ujarnya.
Ia berharap business matching yang digelar pemerintah pusat tidak berhenti pada forum pertemuan semata, tetapi menghasilkan kerja sama konkret antara perusahaan besar dengan pelaku usaha lokal.
Sarbin juga memastikan Pemprov Maluku Utara terus membenahi birokrasi dan tata kelola investasi agar berjalan transparan, akuntabel dan bebas dari praktik transaksional.
Ia meminta pelaku usaha turut mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melaporkan secara jujur pemanfaatan sumber daya daerah, termasuk penggunaan air permukaan dan alat berat.
Sementara itu, Staf Khusus Bidang Percepatan Hilirisasi dan Peningkatan Pengusaha Nasional Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Noor Sona Maesana Mushonnif, mengapresiasi kinerja Pemprov Maluku Utara dalam mengawal investasi.
Ia menyebut realisasi investasi di Maluku Utara pada Triwulan II 2026 mencapai Rp40,2 triliun. Secara nasional, realisasi investasi Semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau 49,5 persen dari target Rp2.041,3 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja lebih dari 1,4 juta orang.
Noor Sona mengatakan Maluku Utara dipilih sebagai provinsi pertama di luar Pulau Jawa yang menjadi lokasi kegiatan kemitraan tersebut. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat untuk memastikan pengusaha lokal ikut mengambil peran dalam pertumbuhan investasi.
“Investasi yang berhasil adalah investasi yang tumbuh bersama daerah tempatnya dijalankan. Pengusaha lokal tidak boleh hanya menonton, tetapi harus jadi pemain utama,” katanya.
Ia mengungkapkan, dari target komitmen kemitraan 34 usaha besar di Maluku Utara senilai Rp7,8 triliun, saat ini telah tercatat realisasi periode 2021–2026 sebesar Rp3,5 triliun.
Menurutnya, peluang pelaku usaha lokal untuk masuk dalam rantai pasok industri masih sangat terbuka, mulai dari sektor katering, konstruksi, transportasi, suku cadang, alat pelindung diri (APD) hingga logistik.
Karena itu, ia meminta momentum business matching tersebut ditindaklanjuti dengan transaksi dan kerja sama yang berkelanjutan.
“Yang paling penting setelah ini keluar Purchase Order (PO) dan kerja sama berkelanjutan,” tegasnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi talkshow yang menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Delfinur Rizky Novihamzah, GM External Relations PT IWIP Wahyu Budhi Santoso, Cluster Manager Bank Mandiri KC Malut Gamal Maradani, serta Direktur Utama CV Satu Tiga Berjaya Suhendra Sutjahja.
Para narasumber membahas regulasi kemitraan, peluang vendor lokal di kawasan industri, skema pembiayaan perbankan bagi UMKM, serta pengalaman pelaku usaha lokal yang berhasil berkembang melalui kemitraan dengan industri besar.
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan OPD Provinsi Maluku Utara dan kabupaten/kota, DPMPTSP, Dinas Koperasi dan UMKM, pimpinan BUMD, Bank Mandiri, Bank Maluku Malut, perwakilan PT IWIP dan Harita Group, Kadin, HIPMI, IWAPI Maluku Utara, serta ratusan pelaku UMKM.
