TERNATE — Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, mendorong penguatan literasi dan inklusi keuangan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal itu disampaikan Sarbin saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Literasi Keuangan di lantai II Hotel Bela, Ternate, Rabu (12/8/2026).
Dalam sambutannya, Sarbin menegaskan bahwa pemenuhan aspek administrasi dalam layanan keuangan tetap penting, namun tidak boleh mengesampingkan tujuan utama, yakni memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Administrasi harus dipenuhi, tetapi jangan sampai mengabaikan substansi, yaitu kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Sarbin juga menyoroti masih adanya masyarakat, termasuk kelompok lanjut usia (lansia), yang merasa takut atau enggan berhubungan dengan lembaga perbankan. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian agar akses masyarakat terhadap layanan keuangan semakin terbuka.
Karena itu, ia menitipkan pesan kepada jajaran perbankan agar akses terhadap program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat dipermudah, khususnya bagi masyarakat yang memiliki usaha produktif.
Selain memperluas akses pembiayaan, Sarbin juga mendorong penguatan pengawasan terhadap lembaga keuangan agar masyarakat tidak menjadi korban praktik lembaga keuangan bermasalah.
Menurutnya, Maluku Utara memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor perikanan, perkebunan, dan pariwisata. Namun, berbagai potensi tersebut dinilai belum digarap secara maksimal dalam kurun waktu 20 tahun terakhir.
Ia berharap FGD tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, terutama melalui pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Literasi Keuangan Malut Masih di Bawah Nasional
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku Utara, Adi Surahmat, dalam laporannya menyampaikan bahwa selama 10 bulan beroperasi, OJK telah melaksanakan edukasi dan sosialisasi literasi serta inklusi keuangan di seluruh kabupaten dan kota di Maluku Utara.
Kegiatan tersebut telah menjangkau sebanyak 4.456 peserta.
Berdasarkan Survei Nasional 2025–2026, indeks literasi keuangan Maluku Utara tercatat sebesar 48,65 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 77,18 persen. Kedua indikator tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan OJK bersama pemerintah daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus mendorong perluasan akses keuangan masyarakat.
Perluasan akses tersebut diarahkan terutama pada sektor-sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Langkah ini dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tidak hanya bertumpu pada sektor pertambangan.
OJK juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap investasi ilegal dan berbagai bentuk penipuan digital.
Sebagai Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), OJK bersama aparat penegak hukum disebut telah memblokir dan menutup lebih dari 1.200 entitas ilegal secara nasional.
Masyarakat yang menemukan penawaran jasa atau produk keuangan mencurigakan diimbau segera melaporkannya melalui Kontak 157 atau kanal iSPU OJK.
Adi berharap sinergi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, akademisi, dan masyarakat terus diperkuat sehingga peningkatan literasi dan inklusi keuangan dapat memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.
Malut Masuk Tiga Lokasi Praktik Baik Nasional
Sementara itu, Direktur Riset OJK Institute, Setiawan Budi Utomo, yang mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom, mengatakan FGD bertajuk “Kontribusi Literasi dan Inklusi Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah” merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta RPJPN 2025–2045.
Menurutnya, literasi dan inklusi keuangan memiliki peran penting dalam memperluas akses pembiayaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus mengurangi ketimpangan.
Namun, ia menegaskan bahwa peningkatan akses terhadap layanan keuangan saja belum cukup. Peningkatan literasi, keterampilan digital, dan pemahaman masyarakat juga menjadi faktor penting agar manfaat layanan keuangan dapat dirasakan secara lebih merata.
“Literasi dan inklusi keuangan terbukti berperan penting dalam memperluas akses pembiayaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi ketimpangan. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa akses keuangan saja belum cukup,” jelasnya.
Dalam konteks tersebut, Maluku Utara dipilih sebagai salah satu dari tiga lokasi praktik baik (best practice) nasional karena dinilai mampu mencapai tingkat efisiensi pemanfaatan akses keuangan yang relatif tinggi meskipun menghadapi tantangan geografis.
Hasil kajian juga menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor kunci dalam menentukan efektivitas pemanfaatan layanan keuangan di daerah.
Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, OJK, industri jasa keuangan, akademisi, dan pelaku usaha perlu terus diperkuat. Perluasan akses keuangan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan tersebut.
FGD ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat menjadi bahan penyempurnaan kebijakan sekaligus mempercepat pemerataan manfaat ekonomi di Maluku Utara dan daerah lainnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan pemerintah daerah, pimpinan perbankan, asosiasi perusahaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), industri jasa keuangan, akademisi, serta perwakilan perguruan tinggi.
Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan agenda Focus Group Discussion.
