TIDORE— Komunitas Wartawan Kota (Kwatak) Tidore Kepulauan kembali menggelar forum Kwatak Bacarita Sesi II dengan mengangkat tema “Menakar Visi-Misi Pemkot Tidore dan Imbas Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD)”.
Forum yang berlangsung Rabu (12/8/2026) itu menjadi ruang diskusi untuk melihat sejauh mana visi dan misi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dapat direalisasikan di tengah tekanan fiskal akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Pengamat ekonomi Mohtar Adam, salah satu narasumber dalam forum tersebut, menyoroti perubahan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah yang dinilai semakin memberikan tekanan terhadap keuangan pemerintah daerah.
Menurut Mohtar, dinamika otonomi daerah mulai terlihat semakin kuat sejak era pemerintahan Joko Widodo. Penguatan kewenangan daerah, kata dia, kemudian memunculkan pandangan mengenai lahirnya “raja-raja kecil” di daerah.
“Kalau Anda membaca bukunya Sarundajang, ada arus balik kekuatan dari pusat ke daerah. Itu ternyata menakutkan bagi mereka yang berkuasa di Jakarta karena akan membentuk satu pola ekonomi yang melahirkan kekuatan-kekuatan daerah,” ujar Mohtar.
Ia mengatakan, perkembangan otonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari perubahan kebijakan fiskal nasional. Sejumlah perubahan dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, menurut dia, dapat dilakukan melalui kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Tekanan fiskal, lanjut Mohtar, semakin terasa sejak 2020 ketika pemerintah memperlebar defisit sebagai respons terhadap pandemi dan kebutuhan menjaga stabilitas perekonomian nasional.
Kondisi tersebut kemudian berdampak pada meningkatnya belanja pemerintah dan pembiayaan utang.
“Pada periode itu spending kita mulai meningkat, utang kita mulai meningkat. Tren rata-ratanya bergerak dari sekitar Rp600 triliun ke Rp700 triliun,” katanya.
Mohtar juga menyoroti kewajiban pemerintah dalam membayar pokok dan bunga utang. Menurut dia, kondisi tersebut turut memengaruhi ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan.
Tekanan Fiskal Berimbas ke Daerah
Mohtar mengatakan, tekanan fiskal nasional pada akhirnya dapat berimbas kepada pemerintah daerah, terutama daerah yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Ketika ruang fiskal pemerintah pusat semakin terbatas, kata dia, pemerintah daerah harus menghadapi konsekuensi berupa menyempitnya ruang anggaran untuk membiayai berbagai program pembangunan.
Kondisi itu dinilai menjadi tantangan bagi Kota Tidore Kepulauan yang memiliki kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif terbatas.
Sebelumnya, forum Kwatak Bacarita juga telah membahas pengurangan TKD dan dampaknya terhadap kemampuan keuangan Kota Tidore Kepulauan. Dalam forum tersebut, pemerintah daerah menyampaikan bahwa pemangkasan TKD memengaruhi kemampuan pembiayaan daerah, termasuk untuk belanja pembangunan.
Mohtar mengingatkan, ketika pemerintah menghadapi tekanan fiskal, daerah berpotensi menjadi salah satu pihak yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
“Kalau teman-teman di pemerintah daerah, khususnya BPKD dan Bappeda, menyusun anggaran, potensi untuk melakukan pemotongan itu ada,” ujarnya.
Menurut dia, dalam kondisi anggaran terbatas, pemerintah akan dihadapkan pada pilihan untuk melakukan efisiensi terhadap berbagai pos belanja. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun strategi agar efisiensi anggaran tidak mengganggu pelayanan dasar kepada masyarakat.
Dalam konteks Tidore Kepulauan, Mohtar menilai tekanan akibat pemangkasan TKD menjadi momentum untuk menguji sejauh mana visi dan misi pemerintahan daerah dapat diterjemahkan di tengah keterbatasan fiskal.
Pemerintah daerah, menurut dia, tidak cukup hanya mengandalkan transfer dari pemerintah pusat. Penguatan sumber-sumber pendapatan daerah, efisiensi birokrasi, serta penentuan skala prioritas pembangunan menjadi hal yang perlu diperhatikan.
Cari Strategi di Tengah Keterbatasan Anggaran
Forum Kwatak Bacarita Sesi II diharapkan dapat menghasilkan gagasan dan rekomendasi yang menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam menghadapi perubahan kebijakan fiskal nasional.
Sebelumnya, hasil dialog Kwatak Bacarita juga telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Wakil Wali Kota Ahmad Laiman menyambut forum tersebut sebagai ruang untuk mencari solusi agar pelayanan publik tetap berjalan di tengah keterbatasan dana transfer.
Sementara itu, Mohtar menilai kebijakan fiskal pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih perlu dilihat secara objektif. Ia mengaku belum ingin memberikan penilaian akhir karena perubahan kebijakan tersebut membutuhkan waktu untuk melihat dampaknya terhadap perekonomian nasional maupun daerah.
“Saya bilang, tunggu waktu dulu, tunggu lihat dulu. Apakah pola ini baik atau tidak,” tandasnya.
Forum Kwatak Bacarita Sesi II pada akhirnya tidak hanya membahas besaran pemangkasan TKD, tetapi juga tantangan yang lebih mendasar bagi Tidore Kepulauan: bagaimana memastikan visi dan misi pembangunan daerah tetap berjalan ketika ruang fiskal semakin terbatas.
