TERNATE – Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, resmi membuka Pelatihan, Uji Kompetensi, dan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi di Hotel Bela, Ternate, Senin (3/8/2026). Dalam kesempatan itu, Sarbin menegaskan bahwa kemampuan teknis seorang insinyur harus diimbangi dengan integritas moral agar pembangunan infrastruktur benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, persoalan pembangunan tidak semata-mata terletak pada kurangnya tenaga ahli, tetapi juga pada aspek kejujuran dan tanggung jawab dalam menjalankan profesi.
“Kita tidak kekurangan melahirkan insinyur, tetapi bangsa ini butuh juga ‘sertifikat kejujuran’. Sehebat apa pun ahlinya, kalau hatinya tidak jujur, kita belum bisa membanggakan,” tegas Sarbin saat memberikan sambutan di Ruang Halmahera, Hotel Bela.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas masih ditemukannya berbagai proyek infrastruktur yang mangkrak atau tidak berfungsi optimal, mulai dari gedung, jalan hingga jembatan. Menurutnya, kondisi itu dipengaruhi oleh perencanaan yang tidak tepat sasaran serta lemahnya komitmen moral dalam pelaksanaan pembangunan.
Karena itu, Sarbin meminta para tenaga ahli konstruksi menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia mencontohkan pentingnya penyediaan akses air bersih maupun penyelesaian jembatan yang hingga kini belum difungsikan.
Selain itu, ia juga menekankan perlunya sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional maupun Balai PUPR agar tidak terjadi ego sektoral dalam pembangunan.
“Jangan sampai ada jalan belum dibangun karena saling lempar tanggung jawab administratif. Kepentingan masyarakat harus jadi prioritas utama. Kalau masyarakat belum butuh, jangan dulu dibangun,” ujarnya.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Sarbin mengingatkan bahwa sertifikat kompetensi kini menjadi syarat wajib bagi seluruh tenaga kerja konstruksi, termasuk aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di bidang teknik. Sertifikasi tersebut menjadi bukti profesionalisme sekaligus jaminan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai standar kompetensi yang ditetapkan.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura.
Ketua Panitia, Saiful Amin, menjelaskan pelatihan dan sertifikasi tahun ini diikuti 123 peserta yang terbagi dalam empat bidang keahlian, yakni Tenaga Ahli Perencanaan Jembatan Rangka Baja sebanyak 29 peserta, Teknik Irigasi 31 peserta, Teknik Pantai 33 peserta, dan Teknik Air Minum 30 peserta.
Ia menambahkan, sebanyak 50 peserta langsung mengikuti uji sertifikasi, sedangkan peserta lainnya menjalani pelatihan intensif sebelum mengikuti proses sertifikasi.
“Pemateri dan asesor kami datangkan dari BUMN konstruksi, Balai Wilayah Sungai Maluku Utara, hingga UPT Kementerian PU,” kata Saiful.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Nanan Abidin, yang mengikuti acara secara daring melalui Zoom, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, sertifikasi tenaga ahli merupakan langkah konkret dalam memperkuat penegakan standar profesi dan etika di sektor konstruksi.
“Kami berharap program ini memberikan multiplier effect bagi daerah, mulai dari peningkatan kualitas proyek, penguatan daya saing tenaga kerja lokal, hingga tumbuhnya kembali kepercayaan masyarakat terhadap hasil pembangunan infrastruktur,” ujar Nanan.
Acara pembukaan turut dihadiri Asisten II Bidang Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Maluku Utara serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Maluku Utara.
