TERNATE — Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan pentingnya pelatihan dasar (Latsar) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai upaya mencetak aparatur yang profesional, adaptif, dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan di daerah.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Alignment Forum Latsar CPNS Provinsi Maluku Utara yang diikuti 317 CPNS di Hotel Bela, Ternate, Rabu (29/7).
Kegiatan bertema “Membangun Profil Daerah yang Adaptif” itu merupakan kolaborasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Biro Organisasi Provinsi Maluku Utara.
Dalam sambutannya, Sherly mengakui masih terdapat sejumlah kelemahan dalam tata kelola sumber daya aparatur, terutama dalam menempatkan pegawai sesuai kompetensinya (the right man in the right place).
“Pemerintah itu ibarat sebuah kapal, sementara ASN adalah mesin yang menggerakkan kapal tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Salah satu kekurangan yang kita miliki adalah keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan,” ujar Sherly.
Menurutnya, sebagian besar ASN di Maluku Utara masih memiliki kompetensi yang bersifat umum. Padahal, pemerintah membutuhkan aparatur yang memiliki kemampuan teknis dan spesialisasi sesuai kebutuhan di lapangan.
“Rata-rata ASN memiliki keterampilan umum. Kalaupun berpendidikan S-1 perikanan atau pertanian, keilmuannya masih bersifat umum. Sementara pada jenjang S-2 atau S-3 barulah lebih spesifik. Padahal, yang kita butuhkan adalah kemampuan teknis untuk menyelesaikan persoalan di lapangan,” jelasnya.
Sherly mengatakan, Alignment Forum menjadi momentum untuk menyelaraskan program Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), BKD, dan BPSDM dalam mempersiapkan CPNS agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita memetakan keterampilan yang dibutuhkan, memahami persoalan yang dihadapi daerah, serta menyiapkan kompetensi ASN untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” katanya.
Ia juga meminta BPSDM memperkuat koordinasi dengan LAN guna melakukan transformasi pengembangan kompetensi ASN.
Menurutnya, BPSDM tidak hanya berperan sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan, tetapi harus menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kapasitas ASN agar menjadi aparatur yang mampu menghadirkan solusi bagi berbagai persoalan di Maluku Utara.
Sherly turut mengapresiasi dukungan BKN yang sejak awal 2025 aktif mendampingi Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui penerapan manajemen talenta. Ia berharap langkah tersebut mampu mempercepat kinerja birokrasi yang lebih efektif, produktif, dan profesional.
Lebih jauh, Sherly menargetkan Maluku Utara menjadi proyek percontohan (pilot project) pengembangan ASN di wilayah kepulauan sekaligus berkembang menjadi pusat pelatihan bagi Indonesia Timur.
“Harapan saya, Maluku Utara bisa menjadi pusat pelatihan untuk Indonesia Timur. Suatu saat nanti BPSDM Maluku Utara tidak hanya meningkatkan kapasitas SDM di daerah sendiri, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran bagi daerah-daerah di kawasan timur Indonesia,” ujarnya.
Ia berharap seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh agar memiliki pola pikir yang tepat sebagai bekal dalam membangun karier sebagai aparatur sipil negara.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan PT Taspen mengenai penyelenggaraan produk asuransi bagi ASN di lingkungan Pemprov Maluku Utara, sekaligus penandatanganan perjanjian kerja sama penyelenggaraan produk asuransi.
Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi gelar wicara yang menghadirkan Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh, Kepala LAN, Muhammad Taufik, serta Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, sebagai narasumber.
Turut hadir Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Kepala Kantor Regional XI BKN Manado, para bupati dan wali kota se-Maluku Utara, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta seluruh peserta Latsar CPNS Provinsi Maluku Utara.
