SOFIFI – Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan VIII Provinsi Maluku Utara Tahun 2025, Rachmat Hidayat Buamona, menggagas inovasi aksi perubahan bertajuk OPTIMAL MALUT (Optimalisasi Pelayanan Penerbitan Tanda Tangan Elektronik untuk Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Digital di Provinsi Maluku Utara) sebagai upaya mempercepat transformasi digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Inovasi tersebut dikembangkan untuk menjawab berbagai kendala dalam pelayanan penerbitan Tanda Tangan Elektronik (TTE), mulai dari belum tersedianya sistem layanan yang terintegrasi, rendahnya literasi digital aparatur sipil negara (ASN), hingga keterbatasan dukungan teknis dalam penyelenggaraan layanan.
Dalam laporannya, Rachmat menjelaskan bahwa hasil analisis menggunakan metode Urgency, Seriousness, Growth (USG) menunjukkan persoalan paling mendesak adalah belum adanya sistem layanan TTE berbasis aplikasi yang mampu mengintegrasikan proses pendaftaran, verifikasi, hingga pemantauan penggunaan TTE oleh ASN.
“OPTIMAL MALUT hadir sebagai solusi untuk mempercepat penerapan dan pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik yang terintegrasi, aman, dan efisien sehingga mampu meningkatkan kinerja kelembagaan serta pelayanan publik berbasis digital di Provinsi Maluku Utara,” ujar Rachmat Hidayat Buamona dalam laporan aksi perubahannya.
Menurutnya, pelayanan penerbitan TTE yang masih dilakukan secara manual menyebabkan proses administrasi berjalan lebih lambat, berpotensi menimbulkan kesalahan data, serta menghambat percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Melalui inovasi tersebut, dikembangkan aplikasi layanan TTE berbasis web yang memungkinkan ASN melakukan pendaftaran secara mandiri, memudahkan proses verifikasi, serta menyediakan sistem monitoring penggunaan TTE secara terintegrasi.
Selain pengembangan aplikasi, aksi perubahan juga mencakup penyusunan standar operasional prosedur (SOP), optimalisasi infrastruktur teknologi informasi, peningkatan kapasitas ASN melalui sosialisasi dan pelatihan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala.
Rachmat menegaskan bahwa transformasi digital tidak hanya berbicara mengenai penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja birokrasi agar semakin efektif, transparan, dan akuntabel.
“Penerapan Tanda Tangan Elektronik bukan sekadar digitalisasi administrasi, tetapi menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, akuntabel, serta memberikan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien,” katanya.
Pelaksanaan aksi perubahan dirancang secara bertahap. Pada tahap awal selama 60 hari, fokus diarahkan pada pembentukan tim kerja, pembangunan prototipe aplikasi OPTIMAL MALUT, penggalangan dukungan para pemangku kepentingan, serta pelaksanaan uji coba di lima OPD sebagai proyek percontohan.
Selanjutnya, pada tahap jangka menengah, implementasi layanan akan diperluas ke 10 OPD disertai peningkatan kompetensi ASN dan pengembangan dashboard monitoring penggunaan TTE secara real-time.
Adapun target jangka panjang adalah penerapan layanan TTE secara menyeluruh di seluruh OPD Pemerintah Provinsi Maluku Utara, integrasi dengan sistem surat-menyurat pemerintah daerah, serta peningkatan nilai indeks SPBE melalui optimalisasi layanan pemerintahan berbasis digital.
Rachmat optimistis inovasi OPTIMAL MALUT akan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan.
“Kami berharap OPTIMAL MALUT menjadi fondasi dalam mewujudkan birokrasi digital yang profesional, adaptif, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Provinsi Maluku Utara,” ujarnya.
Melalui inovasi yang mengusung tagline “Transformasi Digital untuk Pelayanan Efisien”, OPTIMAL MALUT diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi, memperkuat keamanan dokumen elektronik, mendukung percepatan implementasi SPBE, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
