HALMAHERA BARAT — Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama PT Bank Tabungan Negara (BTN) memulai pembangunan 36 unit rumah tidak layak huni (RTLH) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) senilai Rp2,4 miliar. Program ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan daerah.
Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, bersama Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, serta Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, di Desa Domato, Kabupaten Halmahera Barat, Selasa (28/7).
Dalam sambutannya, Gubernur Sherly menyampaikan apresiasi kepada BTN atas kontribusi melalui program TJSL yang mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan perlu terus diperkuat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Rumah yang layak menjadi fondasi kehidupan. Dari keluarga yang kuat akan lahir desa yang kuat, kabupaten yang kuat, provinsi yang kuat, hingga negara yang kuat,” ujar Sherly.
Ia menegaskan bahwa rumah bukan sekadar tempat berlindung, melainkan ruang utama pembentukan karakter, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga.
Sherly juga mengenang kunjungannya ke Desa Sidangoli Dehe pada 2025, saat menemukan puluhan keluarga yang telah tinggal di atas laut selama hampir dua dekade dalam kondisi yang tidak layak. Pengalaman tersebut menjadi dasar pemerintah daerah memprioritaskan program relokasi melalui pembangunan rumah layak huni.
Menurutnya, pembangunan 36 unit rumah merupakan tahap awal yang nantinya akan dikembangkan menjadi sekitar 100 unit dengan dukungan pemerintah dan perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Keluarga yang sehat, sejahtera, kuat, dan bermartabat akan membentuk desa yang kuat, kecamatan yang kuat, provinsi yang kuat, hingga negara yang kuat,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, menilai Maluku Utara memiliki prospek ekonomi yang sangat menjanjikan. Ia mengungkapkan bahwa pada Triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 19,64 persen, tertinggi secara nasional, didorong oleh sektor industri pengolahan yang tumbuh sekitar 37 persen serta peningkatan investasi dan pembentukan modal tetap bruto sebesar 17,75 persen.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan diikuti meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan maupun infrastruktur. Karena itu, BTN tidak hanya hadir sebagai bank, tetapi juga mendukung digitalisasi keuangan pemerintah, memperkuat sistem ekonomi, serta meningkatkan pelayanan publik,” kata Nixon.
Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap program penyediaan rumah layak huni dapat menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sosial dan ekonomi di daerah.
