Judul: Sekprov Malut: Neraca Pangan Jadi Kompas Strategis Kendalikan Inflasi dan Perkuat Ketahanan Pangan
TERNATE — Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan melalui penyusunan neraca pangan yang akurat dan terintegrasi. Upaya tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Drs. Samsuddin A. Kadir, saat membuka Workshop Neraca Pangan Provinsi Maluku Utara di Kie Raha Room, Lantai 3 Muara Hotel Ternate, Selasa (28/7).
Workshop yang merupakan kolaborasi antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Maluku Utara, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu dihadiri pimpinan instansi vertikal, organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi dan kabupaten/kota, serta berbagai pemangku kepentingan di bidang pangan.
Dalam sambutannya, Sekprov Samsuddin menegaskan bahwa persoalan pangan kini tidak lagi sebatas urusan sektor pertanian, tetapi telah menjadi pilar penting ketahanan nasional yang berpengaruh langsung terhadap stabilitas harga, pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan visi RPJMD Maluku Utara 2025–2029 dan agenda Asta Cita Presiden RI.
“Sebagai wilayah kepulauan, Maluku Utara memiliki tantangan geografis, mulai dari tingginya biaya logistik, kondisi cuaca, hingga perbedaan pola produksi antarwilayah. Karena itu, neraca pangan bukan sekadar data statistik, tetapi menjadi instrumen sekaligus kompas strategis untuk memetakan kecukupan pasokan, mendeteksi surplus maupun defisit, serta merumuskan kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Samsuddin.
Ia juga menyoroti tingginya ketergantungan Maluku Utara terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Menurutnya, perubahan pola mata pencaharian masyarakat yang lebih memilih sektor perkebunan, pertambangan, maupun menjadi aparatur sipil negara (ASN), menyebabkan budaya menanam tanaman pangan untuk kebutuhan sendiri semakin berkurang.
“Dulu masyarakat menanam bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kini banyak yang lebih memilih tanaman perkebunan karena dinilai lebih praktis. Kondisi ini membuat kita rentan. Ketika daerah pemasok menahan distribusi, harga pangan di Maluku Utara langsung bergejolak,” katanya.
Untuk itu, Sekprov mengajak pemerintah daerah bersama masyarakat menghidupkan kembali budaya bercocok tanam pangan, termasuk memanfaatkan lahan pekarangan rumah, sebagai langkah memperkuat kemandirian pangan hingga ke tingkat desa.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Sirtalya J. Rando, menekankan pentingnya validasi data pangan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Menurutnya, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah masih menjadi salah satu penyebab tingginya volatilitas harga komoditas pangan, seperti cabai, bawang merah, dan berbagai komoditas hortikultura.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi bulanan Maluku Utara pada Juni 2024 sempat mencapai 2,45 persen (month-to-month), tertinggi secara nasional, dengan akumulasi inflasi tahun berjalan (year-to-date) sebesar 5,16 persen.
“Momentum workshop ini sangat tepat untuk memanfaatkan potensi pelandaian inflasi pada triwulan ketiga, seiring masuknya musim panen hortikultura dan perikanan. Untuk mewujudkannya melalui kerangka 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif, dibutuhkan data pasokan yang akurat, tervalidasi, dan diperbarui secara berkala,” jelas Sirtalya.
Ia menambahkan, hasil workshop diharapkan tidak hanya menyamakan metodologi penyusunan neraca pangan, tetapi juga mendorong operasional website neraca pangan daerah yang terintegrasi dengan kalender tanam serta jadwal Gerakan Pasar Murah.
Workshop bertema “Optimalisasi Neraca Pangan Daerah sebagai Instrumen Strategis Pengendalian Volatilitas Harga Pangan di Provinsi Maluku Utara” tersebut turut dihadiri Ketua Tim Pokja Neraca Pangan Bapanas Dina Setyowati, Kepala Dinas Pangan Maluku Utara, Kepala DPMPTSP Maluku Utara, serta perwakilan OPD teknis kabupaten/kota se-Maluku Utara.
Melalui sinergi antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Bapanas, BPS, dan Bulog, Pemerintah Provinsi Maluku Utara optimistis mampu membangun tata kelola pangan yang lebih adaptif, akurat, dan berkelanjutan guna menjaga stabilitas harga serta memperkuat ketahanan pangan daerah.
