TERNATE – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan pesan tegas saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Gamalama Ballroom Bela Hotel, Ternate, Kamis (7/5/2026). Di hadapan perwakilan kementerian/lembaga serta para bupati dan wali kota se-Maluku Utara, Sherly menegaskan bahwa kemiskinan yang masih dialami petani dan nelayan bukanlah sebuah takdir, melainkan akibat belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar.
Menurut Sherly, meski Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat, khususnya mereka yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan.
“Pertumbuhan ekonomi kita tertinggi di Indonesia, tetapi masyarakat bertanya, ‘Di mana uangnya?’ Mereka tidak merasakannya karena jalan masih rusak berat. Petani memiliki hasil kebun, nelayan memiliki hasil tangkapan yang melimpah, tetapi mereka tetap miskin karena tidak bisa membawa hasilnya ke pasar. Kuncinya adalah konektivitas,” tegas Gubernur.
Ia menjelaskan, sekitar 80 persen masyarakat Maluku Utara berprofesi sebagai petani dan nelayan. Karena itu, pembangunan jalan dan jembatan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk membuka akses ekonomi masyarakat.
Menghadapi keterbatasan anggaran, Pemerintah Provinsi Maluku Utara memilih pendekatan yang mengutamakan fungsi dibanding kemewahan. Dari sekitar 1.900 kilometer ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan berat, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan menggunakan metode Lapisan Penetrasi (Lapen).
Menurut Sherly, satu kilometer jalan beraspal hotmix membutuhkan anggaran sekitar Rp8 miliar. Dengan dana yang sama, pemerintah dapat membangun hingga empat kilometer jalan Lapen sehingga lebih banyak wilayah yang dapat segera terhubung.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menerapkan skema Kontrak Payung, yang disebut sebagai salah satu inovasi pertama di Indonesia, untuk meningkatkan efisiensi pembangunan dengan penghematan anggaran hingga 30 persen.
Di sektor pendidikan, Sherly menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada lagi anak Maluku Utara yang putus sekolah akibat keterbatasan akses maupun biaya pendidikan.
Ia mengungkapkan, kebijakan pembebasan uang komite sekolah pada 2025 berhasil mengembalikan sekitar 10.000 anak ke bangku sekolah.
“Tahun 2026 kita akan meluncurkan program Sekolah Jarak Jauh di wilayah Morotai, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur. Tidak boleh ada lagi anak Maluku Utara yang tidak memiliki ijazah SMA hanya karena tinggal di pulau terpencil,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga memberikan arahan kepada seluruh bupati dan wali kota agar lebih memprioritaskan anggaran yang berdampak langsung terhadap masyarakat dibandingkan belanja birokrasi yang bersifat seremonial.
Ia meminta pemerintah kabupaten/kota mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak, seperti perjalanan dinas, forum diskusi (FGD), serta belanja makan dan minum.
Selain itu, Sherly menginstruksikan agar setiap pemerintah daerah mengalokasikan minimal 10 persen APBD untuk pembangunan infrastruktur.
Ia bahkan menegaskan tidak akan menandatangani Rancangan APBD Tahun 2027 bagi pemerintah kabupaten/kota yang tidak menjadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
“Kita menjadi pemimpin mungkin hanya sekali. Biarlah kesempatan yang singkat itu memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Berhentilah membuat program yang sekadar menyalin dari tahun ke tahun. Mari bekerja berdasarkan data dan dengan hati,” pungkasnya.
