MARASAI.id – Badan Pusat Statistik mengukur angka inflasi Kota Ternate Provinsi Maluku Utara termasuk yang tertinggi di Indonesia, dari 90 kota yang diukur Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi pada penutup Bulan Desember tahun 2023.
Kota Ternate mengalami inflasi Year on Year (yoy), Desember 2023 terhadap Desember 2022 sebesar 4,41 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 117,18.l, yang membuat Provinsi Maluku Utara menjadi paling tinggi urutan satu inflasinya dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Asisten II Setda Malut, Sri Haryati Hatari usai engikuti secara virtual rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Mendagri RI, Muhammad Tito Karnavian, Rabu (3/1/2024).
“Kondisi Inflasi Maluku Utara tercatat pada Bulan Desember 2023 sebesar 4,41 persen ( y-o-y), tertinggi pertama secara Nasional, dan terjadi kenaikan dari bulan November 2023 sebesar 3,90 persen ( y-o-y). Hal ini disebabkan fenomena Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Natal dan tahun baru (nataru),” kata Sri Hatari.
Menurutnya, dari bulan ke bulan atau mounth to mounth (m-t-m) Inflasi Kota Ternate di Bulan Desember dibandingkan dengan November tercatat sebesar 1,64% persen.
“Komoditas penyumbang Inflasi Tinggi di bulan Desember 2023, adalah Cabai Rawit (0,33 persen), Cabai Merah (0,24 persen), Komoditi Ikan 0,19 persen, bawang Merah ( 0, 13 persen) dan Tomat 0, 11 persen, ” ungkap Mantan Kepala Dinas Pangan ini.
Sri bilang, Harga Eceran Tertinggi (HET) produk Minyak Kita dan Minyak Curah di Maluku Utara Tertinggi dan masuk 7 Provinsi tertinggi.
“Hal ini dampak dari kemarau panjang yang mengakibatkan petani mengalami keterlambatan masa tanam, sehingga diperkirakan jadwal panen raya pada bulan Maret – April 2024, sementara kebutuhan beras akan meningkat di HKBN Idul Fitri pada bulan Februari -Maret sehingga Pemda Prov Malut perlu antisipasi terkait ketersediaan stock dan keterjangkauan Harga,” jelasnya.
Untuk mengatasi hal ini, Sri Haryati Hatari setelah mempelajari dan menganalisa maka dirumuskan arah kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, yakni dengan dilakukan segera Kebijakan dan langkah Strategis dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah ( TPID).
“Caranya dengan melakukan intervensi pada beberapa hal, seperti Percepatan Gerakan tanam pangan Cabai Rawit dan Cabai Merah serta tomat sehingga antisipasi ketersediaan stock pangan pada bulan Februari – Maret yang diprediksi akan meningkat di bulan Puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, ” ucapnya.
Langkah kedua, kata Sri dengan melakukan aksi cepat gelar ikan murah dan gelar pasar murah khususnya komoditi pangan strategis pemicu Inflasi seperti Beras dan Cabai Rawit, Cabai Merah pada akhir bulan Januari dan Februari.
“Langkah kebijakan yang ketiga adalah dengan melakukan intervensi distribusi pangan guna stabilisasi harga dan keterjangkauan harga pangan,” pungkasnya.
