JAILOLO – DPRD Halmahera Barat dinilai telah kehilangan arah dan terjebak dalam politik picisan. Alih-alih fokus menyelamatkan fiskal daerah yang nyaris kolaps, energi lembaga legislatif justru dihabiskan untuk menggiring Sekretaris Daerah hanya karena pernyataan soal Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP).
Hal ini disampaikan secara tertulis ke media ini oleh Sahrir Jamsin, Mahasiswa Ekonomi Pembangunan yang juga Ketua Sentrum Mahasiswa Indonesia (SEMAINDO) Halmahera Barat – DKI Jakarta. Ia menyebut kondisi keuangan Halbar saat ini sudah memasuki status darurat, sementara DPRD justru sibuk menyelamatkan citra politik mereka.
“DPRD Halbar bukan lagi gagal mengawasi, tapi secara aktif memilih bungkam demi melindungi kenyamanan politik mereka. Di depan publik mereka tampil sebagai pejuang, padahal diam-diam mereka adalah penonton loyal kehancuran fiskal,” ujar Sahrir, Kamis (24/7/2025).
Sahrir membeberkan data utang Halbar yang disebutnya sebagai “bom waktu fiskal”: Utang kepada pihak ketiga: Rp 135 miliar. Tunggakan BPJS: Rp 9 miliar. Utang ke desa: Rp 48 miliar. Belanja modal belum terbayar: Rp 80 miliar.
Total utang Halbar per awal 2025 mencapai Rp 329 miliar.
Dengan total APBD Rp 1,090 triliun dan PAD hanya Rp 58,6 miliar, Halbar mencatat rasio utang terhadap APBD sebesar 30,18% dan rasio utang terhadap PAD mencapai 561%.
“Seluruh PAD tak cukup membayar utang, bahkan jika digelontorkan penuh selama lima tahun. Fakta ini menelanjangi DPRD sepenuhnya. Mereka lebih sibuk menggiring Sekda daripada menggiring solusi atas krisis fiskal,” tegasnya.
Menurut Sahrir, rasio utang terhadap PAD yang sangat tinggi merupakan sinyal bahaya serius dalam logika ekonomi pembangunan. Hal ini memperlihatkan ketergantungan ekstrem pada dana transfer pusat (DAU, DAK, dan DBH) dan rapuhnya struktur keuangan daerah.
Ia menyebut DPRD tak pernah mengkaji sebab-sebab krisis fiskal, apalagi mendorong penyelamatan anggaran. Sebaliknya, DPRD malah larut dalam manuver politik yang tak berdampak langsung pada masyarakat.
“Mereka tidak mengawal belanja modal, tidak memperjuangkan utang ke desa, tidak mendorong program produktif. Tapi begitu Sekda menyebut TTP, mereka berubah jadi singa. Ini DPRD gaya baru: keras pada yang lemah, lemah pada yang salah,” tegasnya.
Sahrir juga menyoroti kegagalan DPRD dalam mengatasi masalah struktural yang dihadapi Halbar, mulai dari kemiskinan, pengangguran, hingga proyek-proyek strategis yang gagal.
“Tingkat kemiskinan masih di angka 8,75%. Pengeluaran per kapita hanya Rp 7,35 juta per tahun. Pengangguran musiman tak tertangani karena tak ada program kerja berbasis desa,” bebernya.
Salah satu kegagalan paling mencolok adalah gagalnya pembangunan RS Pratama karena pemindahan lokasi sepihak dari Loloda ke Kecamatan Ibu. Akibatnya, DAK senilai Rp 42,9 miliar dari pemerintah pusat hangus.
“Tiga kementerian menolak validasi lokasi baru. Tapi DPRD tak pernah membentuk pansus, tak ada dorongan pertanggungjawaban. Mereka diam saat dana pusat hilang, tapi berubah galak hanya karena Sekda bicara TTP. Ini sandiwara politik murahan,” kecamnya.
