TERNATE — Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah melalui percepatan pembangunan infrastruktur logistik dan pengawasan distribusi bahan pangan. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara jajaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Perum BULOG Cabang Ternate di Kantor BULOG Tabahawa, Kamis (6/8/2026).
Pertemuan yang dipimpin Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Maluku Utara, Sri Haryanti Hatari, bersama Kepala BULOG Cabang Ternate, Jefry Tanasi, membahas dua agenda utama, yakni percepatan pembangunan gudang BULOG di kabupaten/kota serta pengawasan harga pangan, terutama komoditas strategis yang memengaruhi inflasi.
Sri Haryanti menegaskan bahwa keberadaan gudang BULOG di setiap daerah memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan stok pangan sekaligus memperpendek rantai distribusi. Dengan infrastruktur logistik yang memadai, pemerintah dapat lebih cepat melakukan intervensi pasar ketika terjadi gejolak harga maupun gangguan pasokan.
“Pemerintah Provinsi Maluku Utara sepenuhnya mendukung dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur gudang BULOG. Kami berharap seluruh kendala di lapangan dapat segera diselesaikan sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat,” ujar Sri Haryanti.
Ia menambahkan, pembangunan gudang tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan pangan pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan distribusi cukup tinggi.
Berdasarkan rencana tahun 2026, terdapat lima daerah yang menjadi prioritas pembangunan gudang BULOG, yakni Kabupaten Kepulauan Sula, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Pulau Morotai, dan Halmahera Selatan.
Namun, proses pembangunan di sejumlah wilayah masih menghadapi hambatan, terutama terkait penyelesaian hibah lahan dari pemerintah daerah. Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong seluruh pemerintah kabupaten yang belum menyelesaikan administrasi lahan agar segera menuntaskannya sehingga pembangunan dapat dimulai sesuai jadwal.
Sementara itu, Kepala BULOG Cabang Ternate, Jefry Tanasi, mengungkapkan bahwa BULOG telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan tujuh pemerintah kabupaten sebagai dasar pelaksanaan pembangunan gudang.
Meski demikian, perkembangan di lapangan menunjukkan bahwa legalitas lahan belum seluruhnya tuntas.
“Saat ini baru empat daerah yang telah menyelesaikan surat hibah tanah dari pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Halmahera Selatan, Pulau Morotai, Halmahera Timur, dan Halmahera Tengah. Untuk Kabupaten Halmahera Barat dan Pulau Taliabu, penyelesaian administrasi pembebasan lahannya ditargetkan rampung pada tahun 2027,” jelas Jefry.
Selain membahas pembangunan gudang, pertemuan tersebut juga menyoroti tingginya harga minyak goreng bersubsidi Minyakita di tingkat pedagang. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat sekaligus memberikan kontribusi terhadap inflasi daerah.
Menyikapi persoalan itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara meminta BULOG bersama instansi terkait memperketat pengawasan distribusi komoditas pangan agar tidak terjadi penyimpangan dalam rantai pasok maupun praktik penjualan di atas ketentuan.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan pasokan sekaligus memastikan harga Minyakita kembali sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan BULOG, Pemprov Maluku Utara optimistis upaya penguatan infrastruktur logistik, pengendalian stok, serta pengawasan distribusi pangan dapat menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, menekan laju inflasi, dan memperkuat ketahanan pangan di seluruh wilayah Maluku Utara.
