MARASAI.iD – Penjabat (Pj) Gubernur Maluku Utara, Drs. H. Samsuddin Abdul Kadir, resmi membuka Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kegiatan yang bertemakan “Peningkatan Kompetensi PBJ dan Penguatan Kelembagaan UKPBJ Menuju Indonesia Emas” ini berlangsung di Bela Hotel, Senin (2/12/24).
Dalam sambutannya, Pj Gubernur menekankan pentingnya pengadaan barang dan jasa sebagai elemen strategis yang mendukung pembangunan. Ia menggarisbawahi bahwa perbaikan berkelanjutan dalam proses pengadaan di pemerintah daerah harus dilakukan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan tata kelola yang baik.
“Kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja pengadaan, khususnya dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar-UKPBJ guna mencapai efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa,” ujar Samsuddin.
Ia berharap rakor ini mampu mengidentifikasi kendala yang dihadapi UKPBJ, sekaligus mencari solusi efektif melalui diskusi bersama. Selain itu, kegiatan ini diharapkan memberikan pemahaman menyeluruh kepada peserta terkait regulasi yang berlaku, meningkatkan kompetensi SDM, serta memacu inovasi demi peningkatan kualitas pengadaan baik dari segi biaya, waktu, maupun hasil.
Pj Gubernur juga menitipkan pesan kepada narasumber untuk memberikan penyegaran terkait pengadaan barang/jasa, serta mendorong peserta agar aktif mengikuti kegiatan ini demi mendukung peningkatan kompetensi SDM PBJ dan penguatan kelembagaan UKPBJ.
Plt Kepala Biro PBJ Maluku Utara, Abdul Farid Hasan, dalam penyampaiannya menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengadaan, mengubah paradigma pengadaan barang dan jasa, serta mencari solusi atas kendala yang dihadapi UKPBJ.
“Semoga pertemuan ini menjadi sarana untuk memecahkan masalah sekaligus mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul dalam pengadaan barang/jasa pemerintah,” ucap Farid Hasan.
Rakor ini menghadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Perwakilan BPK Malut, Kejaksaan Tinggi, dan Polda Maluku Utara. Selain itu, acara ini dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada 10 kabupaten/kota dan beberapa OPD di lingkup Maluku Utara untuk berbagai kategori.
